Siap Sidang, Penyidikan Dua Petinggi PT DI Telah Rampung

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) telah merampungkan tahap penyidikan mantan Direktur Utama (Dirut) PT Dirgantara Indonesia (DI) Budi Santoso dan dan mantan Kepala Divisi Penjualan PT DI Irzal Rinaldi Zailani.

Budi dan Irzal pun akan segera menjalani sidang pembuktian atas perkara yang menjerat keduanya, tindak pidana korupsi penjualan dan pemasaran di PT DI mulai 2007 hingga 2017.

"Dalam perkara dugaan korupsi di PT DI dengan dugaan kerugian negara sekitar Rp202 miliar dan 8,6 juta dolar AS, hari ini tim JPU (Jaksa Penuntut Umum) KPK melimpahkan berkas perkara terdakwa Budi Santoso dan Irzal Rinaldi Zailani ke Pengadilan Tipikor Bandung," kata Pelaksana Tugas Juru Bicara Bidang Penindakan KPK Ali Fikri melalui keterangan resmi, Senin (19/10).

Ali mengatakan penahanan terhadap keduanya selanjutnya beralih dan menjadi kewenangan majelis hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Bandung. Proses persidangan keduanya menunggu penjadwalan dari pihak PN Tipikor Bandung.

Ia mengatakan para terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, yaitu pertama Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Atau kedua Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Baca juga : Uji Materi UU Penyiaran Sentuh Jantung Aturan

Ungkap Pelaku Lain

Ali mengatakan KPK terus mengembangkan perkara tersebut dengan mengumpulkan alat bukti dugaan keterlibatan pihak lain. "Perkembangannya akan kami informasikan lebih lanjut," katanya.

Dalam kasus ini, terdapat nama selain kedua terdakwa tersebut yang diduga terlibat. Itu seperti Arie Wibowo selaku Kepala Divisi Pemasaran dan Penjualan PT DI serta Budiman Saleh selaku Direktur Niaga dan Restrukturisasi PT DI.

Kasus ini terendus ketika kontrak kerja sama kemitraan antara PT DI yang diteken direktur Aircraft Integration dengan direktur PT Angkasa Mitra Karya, PT Bumiloka Tegar Perkasa, PT Abadi Sentosa Perkasa, PT Niaga Putra Bangsa, dan PT Selaras Bangun Usaha ditemukan. Kontrak terjadi 2008-2018.

Mitra tersebut diminta tidak mengerjakan tugas sesuai kontrak. PT DI kemudian membayar nilai kontrak kepada para mitra mulai 2011.

Uang kontrak diberikan setelah kedua tersangka menerima fulus sebagai pemberi pekerjaan. Selama 2011-2018, jumlah pembayaran dari PT DI kepada enam perusahaan mitra tersebut sekitar Rp205,3 miliar dan US$8,65 juta atau setara Rp126 miliar. (OL-2)