Komisioner KPU: Menunda Pilkada Tak Mudah

KOMISIONER KPU RI, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi menyatakan, selama belum ada keputusan penundaan Pilkada 2020, KPU sebagai penyelenggara pemilu berkewajiban untuk melaksanakannya. Penundaan jadwal Pilkada, kata dia, pernah dilakukan, dari sedianya dilaksanakan September 2020 kemudian diundur Desember 2020.

"Untuk menunda pilkada itu harus melihat aspek yang lebih luas, jangan sampai hanya satu aspek saja," kemarin, saat webinar Meneropong Kelanjutan Pilkada Serentak di Tengah Pandemi.

Menurutnya, penundaan Pilkada harus ada alasan pembenar dan harus dilihat secara komprehensif. Contohnya, penundaan Pilkada yang bisa diberlakukan, pada saat tahapan rekrutmen sudah dilaksanakan, tetapi tak ada anggaran. Namun, untuk 2020, secara umum anggaran sudah tersedia, secara regulasi aspek hukum juga sudah, meski ada yang harus disempurnakan.

Ia menjelaskan, pada masa pandemi Covid-19 seperti saat ini, pendekatan yang dilakukan adalah kewaspadaan. Protokol kesehatan mutlak diberlakukan. Terkait partisipasi pilkada, tidak ada aturan yang mengatur sah tidaknya
suatu pilkada dengan syarat-syarat persentase tertentu.

Partisipasi bisa dilihat dalam beberapa perspekstif, tidak hanya hadir di TPS, tapi keterlibatan masyarakat secara aktif dalam beberapa tahapan penyelenggaraan.

"Berapa saja tingkat partisipasinya secara hukum pilkada tetap sah karena tidak diatur jumlah batasannya," jelas dia.

Tim Peneliti PolGov dan Big Data Analytics, Mada Sukmajati menyatakan, pelaksanaan Pilkada 2020 menghadapi tantangan baru dibandingkan pelaksanaan sebelumnya, yakni pandemi Covid-19.

Pada 2020, ada 72 negara yang menunda pelaksanaan pemilu dan 67 negara yang tetap menggelar pemilu di tengah pandemi Covid-19, baik pemilu nasional maupun lokal.

"Pilkada 2020 (yang akan diselenggarakan di 270 daerah, sebanyak 8 daerah melakukan Pilgub, 224 kabupaten, dan 37 kota di 32 provinsi)  menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat," jelas dia.

Pemberitaan tentang penundaan Pilkada 2020 paling banyak dikaitkan dengan isu kesehatan. Menyusul kemudian dikaitkan dengan isu hukum, politik, ekonomi, dan sosial.  "Di beberapa kesempatan, pemerintah bahkan menyampaikan pertimbangan ekonomi," katanya.

Pertimbangan yang digunakan pemerintah adalah aspek kesehatan (ketidakpastian situasi) dan stabilitas politik dalam negeri.

Dari penelitian yang dilakukan disebutkan dalam rentang waktu tujuh bulan pengambilan data, tercatat ada sebanyak 3.746 artikel dari 155 portal media dan 52.734 twit yang memperbincangkan topik "Penundaan Pilkada 2020". Hal ini memperlihatkan topik penundaan mendapatkan media coverage yang cukup besar, baik di media online, maupun di media sosial Twitter.

Selain itu, terdapat dua puncak dalam pemberitaan di media online tentang penundaan pilkada 2020, yakni pada 31 Maret 2020 (pada kesepakatan penundaan Pilkada 2020) dan 21 September 2020 (pasca Muhammadiyah dan NU memberikan pernyataan resmi untuk tidak melaksanakan pilkada di masa pandemi).

Puncak perbincangan di media sosial twitter terjadi pada 21 September 2020, hal ini menunjukan masyarakat belum yakin sepenuhnya dengan rancangan pemerintah, atau lebih spesifik lagi adalah penyelenggara pemilu dalam menggelar pilkada di tengah pandemi.

"Temuan ini menunjukkan bahwa penyelenggara pemilu perlu melakukan upaya yang berkesinambungan untuk meyakinkan masyarakat bahwa mereka telah mendesain setiap tahapan pilkada dengan baik untuk meminimalkan angka pertumbuhan kasus Covid-19 akibat dari pelaksanaan Pilkada 2020," pungkas dia. (OL-13)

Baca Juga: Pejabatnya Dapat Mobil Dinas, KPK :Masih Dibahas dengan Kemenkeu