Kamis 15 Oktober 2020, 18:36 WIB

Pejabatnya Dapat Mobil Dinas, KPK :Masih Dibahas dengan Kemenkeu

Dhika Kusuma Winata | Politik dan Hukum
Pejabatnya Dapat Mobil Dinas, KPK :Masih Dibahas dengan Kemenkeu

MI/Agus Mulyawan
Gedung Merah-Putih KPK

 

PIMPINAN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beserta Dewan Pengawas, dan pejabat struktural di lembaga antirasuah akan mendapatkan fasilitas mobil dinas jabatan mulai tahun depan. DPR telah menyetujui anggaran fasilitas itu.

"Dalam anggaran KPK 2021, informasi yang kami terima benar telah ada persetujuan DPR terkait anggaran pengadaan mobil dinas jabatan untuk pimpinan, Dewas dan pejabat struktural. Saat ini, KPK tidak memiliki mobil dinas jabatan, baik itu untuk pimpinan maupun pejabat struktural," kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri, Kamis (15/10).

Ali Fikri mengatakan jumlah mobil dinas jabatan yang disediakan akan mengacu pada Peraturan KPK tentang Organisasi dan Tata Kerja yang saat ini masih diharmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM.

Adapun besaran harga fasilitas itu nantinya akan mengacu pada standar biaya pada peraturan menteri keuangan dan e-katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Terkait pengadaannya, Ali mengatakan pagu anggarannya belum final lantaran masih dibahas dengan Kementerian Keuangan.

Baca juga : DPR Setuju Pengadaan Mobil Baru untuk Pimpinan KPK

"Rincian anggaran untuk hal tersebut saat ini belum final dan masih dalam pembahasan. Terutama terkait detail pagu anggaran untuk masing-masing unit mobil dinas jabatan tersebut," imbuh Ali.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, anggaran untuk mobil dinas jabatan tersebut untuk posisi Ketua KPK dialokasikan Rp1,45 miliar. Adapun untuk posisi Wakil Ketua, anggaran mobil dinasnya masing-masing Rp1 miliar.

Sementara itu, untuk Dewan Pengawas serta pejabat eselon I KPK masing-masing dialokasikan Rp702 juta. (OL-7)

Baca Juga

ANTARA/Asep Fathulrahman

Ada Wewenang Diskresi Kepala Daerah di UU Cipta Kerja

👤Insi Nantika Jelita 🕔Senin 26 Oktober 2020, 10:08 WIB
UU Ciptaker juga mengamanatkan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat agar mempercepat penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah...
ANTARA/Kemal Tohir

Polri Tegaskan Penangkapan Sugi Nur Sesuai Prosedur

👤Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Senin 26 Oktober 2020, 09:07 WIB
Sugi Nur ditangkap lantaran dianggap telah menyebarkan informasi untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan yang bermuatan SARA dan...
Dok MI

Psikolog Sebut Polisi Rentan Salah Gunakan Narkoba

👤Siti Yona Hukmana 🕔Senin 26 Oktober 2020, 08:34 WIB
Tuntutan menuntaskan kasus dengan cepat bisa membuat kesehatan jiwa polisi...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya