Headline
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menetapkan tarif impor baru untuk Indonesia
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menetapkan tarif impor baru untuk Indonesia
MALAM itu, sekitar pukul 18.00 WIB, langit sudah pekat menyelimuti Dusun Bambangan
KETUA Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membantah tuduhan sebagai dalang di balik mobilisasi massa dalam unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja yang berujung ricuh pada Kamis pekan lalu.
Menurutnya, semua tudingan tersebut merupakan fitnah yang tidak bertanggungjawab. Diungkapkannya, tudingan ini sama seperti 2016 saat dirinya dituduh menggerakkan massa menuntut Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, yang dipidana atas kasus penistaan agama.
"Ya nggak tahu saya, nggak tahu, apa barangkali nasib saya dibeginikan terus ya. Nggak tahu saya. Memang kalau saya ikuti ya kembali seperti yang saya alami pada tahun 2016 lalu saya dituduh difitnah menunggangi, menggerakkan, membiayai, sama dengan sekarang sebuah gerakan unjuk rasa besar waktu itu," katanya dalam acara 'Ngobrol Santai' yang digelar kemarin dan diunggah channel YouTube-Susilo Bambang Yudhoyono, hari ini.
SBY menjelaskan kalau pun memiliki kemampuan menggerakkan massa dan uang yang banyak untuk membiayainya, hal tersebut tidak akan dilakukannya. "Saya tidak punya niat, tidak terpikir untuk melakukan sesuatu yang menurut saya tidak tepat dilakukan," katanya.
Baca juga: Ada Parpol Oposisi Dibalik Mobilisasi Penolakan RUU Cipta Kerja
"Begini. Saya ini orang tua ya, pernah berjuang sebagai prajurit 30 tahun, pernah juga berada di pemerintahan 15 tahun, juga mengertilah pemerintahan itu menghadapi banyak masalah dan masalah itu harus dipecahkan. Saya juga dulu begitu. Jadi kalau tiba-tiba kemarin saya dituduh seperti itu ndak baik, ndak baik kalau negeri kita makin subur fitnah, hoax, tuduhan-tuduhan tidak berdasar," lanjut SBY.
Mantan Ketua Umum Partai Demokrat itu menuturkan fitnah ihwal menunggangi demo UU Cipta Kerja, sama saja dengan menghina masyarakat yang turun ke jalan untuk semata-mata menyampaikan aspirasinya. "Kalau dianggap itu ditunggangi oleh orang seperti saya, digerakkan, dikasih uang mereka juga terhina, merasa dihina," tutur SBY.
Presiden RI ke-6 ini meminta aksi saling memfitnah di antara anak bangsa dihentikan. Pasalnya fitnah adalah perbuatan yang mempermainkan kebenaran. "Kalau kita senang dan suka memfitnah, senang mempermainkan kebenaran, sama dengan mempermainkan tuhan," ujarnya.(OL-4)
SBY mengungkapkan, lukisan tersebut menggambarkan dua sisi kehidupan dunia saat ini yakni kekerasan akibat perang dan pentingnya berdamai dengan alam.
SBY mengimbau kepada semua elemen bangsa untuk tidak diam dalam menyikapi permasalahan lingkungan.
Meskipun tantangan terbesar berada di kawasan Afrika, kawasan Asia Pasifik termasuk Indonesia tidak boleh lengah.
Presiden RI ke-6 itu juga menyoroti wilayah Papua yang masih menyumbang 93% dari beban malaria nasional, dan menekankan pentingnya komitmen lintas pemerintahan.
SBY menyoroti, konflik dan peperangan geopolitik yang terus berlangsung.
Menurut dia, hal tersebut tindakan luar biasa yang patut diapresiasi.
Unjuk rasa tersebut merupakan reaksi terhadap operasi penangkapan besar-besaran yang dilakukan Lembaga Imigrasi dan Bea Cukai (ICE) terhadap para migran tidak berdokumen.
Wakil Gubernur California, Eleni Kounalakis, berencana mengajukan gugatan hukum atas keputusan Presiden Donald Trump yang mengerahkan Garda Nasional.
Penegak hukum di Los Angeles bersiap menghadapi malam yang penuh ketegangan usai demonstrasi terkait penggerebekan imigrasi.
Wali Kota LA, Karen Bass, mengatakan tidak ada kebutuhan menurunkan pasukan federal dan kehadiran Garda Nasional menciptakan kekacauan yang disengaja.
LAPD menyatakan unjuk rasa di luar Pusat Penahanan Metropolitan sebagai perkumpulan ilegal dan mengizinkan penggunaan peluru tak mematikan.
Penyidik mengatakan Mohammed Sabry Soliman merencanakan pelemparan bom molotov ke demonstran pawai untuk sandera Israel, selama satu tahun.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved