Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
KPK memeriksa delapan saksi dalam penyidikan kasus dugaan suap proyek infrastruktur di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Kawasan Permukiman (PUPR) Kota Banjar, Jawa Barat. Pemeriksaan dilakukan di Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Jabar di Kota Bandung, kemarin.
“Penyidik memanggil beberapa pihak sebagai saksi dan juga melakukan penyitaan BB (barang bukti) dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait proyek pekerjaan infrastruktur pada Dinas PUPR Kota Banjar tahun anggaran 2012-2017,” kata pelaksana tugas juru bicara KPK Ali Fikri.
Delapan saksi yang dipanggil tersebut ialah Sekretaris Dinas PUPR Kota Banjar David Abdullah, dua teller Bank Jawa Barat (BJB) Banjar bernama Rima Rachmitillah dan Maya, Kepala Kantor Kas BJB Cikarang Selatan, dan Manajer Operasional Bank BJB Banjar Usep Rohyandi Syam.
Selain itu, KPK memanggil sejumlah pengusaha, yakni dua Direktur PT Pribadi Manunggal, Erwin Rahdiawan dan Irwan Kurniawan, serta dua wiraswasta bernama Rahmat Wardi dan Rudiyatno.
KPK tengah menyidik dugaan korupsi proyek insfrastruktur pada Dinas PUPR Kota Banjar ( 2012-2017). KPK menduga aliran dana terkait dengan proyek infrastruktur tersebut.
Sejumlah saksi juga telah diperiksa, antara lain mantan anggota DPRD Banjar Budi Kusmono, Kepala Inspektorat Kota Banjar Ojat Sudrajat, dan Direktur Operasional PT Pribadi Manunggal, Guntur Rachmadi. Penyidik pun pernah memeriksa Wali Kota Banjar Ade UU Sukaesih sebagai saksi dalam kasus itu. KPK menggali keterangan Ade terkait dengan bisnis keluarga wali kota yang menjabat dua periode itu.
KPK juga sempat memeriksa saksi lain, yakni mantan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Banjar Yuyung Mulya Sungkawa dan Direktur PT Cahaya Kristal Putra, Dadang Alamsyah. Yuyung juga diketahui pernah menjabat Pelaksana Tugas Sekda Kota Banjar.
Meski sudah memeriksa saksi-saksi, KPK hingga kini belum mengungkap detail penyidikan dan tersangka. Ali Fikri mengatakan pengumuman lengkap kasus akan disampaikan ketika dilakukan penahanan sesuai dengan kebijakan pimpinan KPK saat ini.
Penyidikan kasus di Banjar itu bermula pada 10 Juli lalu ketika tim KPK menggeledah Pendopo Wali Kota Banjar. Penggeledahan di tempat Wali Kota Ade Uu Sukaesih itu terkait dengan penyidikan kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemkot Banjar.
Tim penyidik KPK saat itu sedang mengumpulkan alat bukti terkait dengan dugaan korupsi infrastruktur di Pemkot Banjar. Penyidik juga menggeledah Kantor Dinas PUPR Kota Banjar.
Tak hanya itu, KPK mengendus keterlibatan seorang anak pejabat dalam kasus ini. Akan tetapi, Ali enggan membeberkan anak pejabat yang dimaksud, begitu juga perihal pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. (Dhk/P-1)
Kenapa mereka berani mengusutnya? Apakah memang penegak hukum sudah kembali ke jalur yang semestinya dalam menegakkan hukum.
Itulah pertaruhan penegakan hukum di negeri ini. Hukum yang wajahnya penuh jelaga. Hukum yang katanya sama untuk semua tapi faktanya beda-beda tergantung siapa yang berpunya dan berkuasa.
Kenapa Mega melakukan blunder seperti itu? Akankah langkahnya justru akan menjadi bumerang?
Maukah KPK mengoptimalkan momentum ini untuk meninggalkan legacy yang baik?
KPK telah menetapkan lima tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi proyek Bandung Smart City.
Strategi penanggulangan korupsi dimulai dari memupuk nilai integritas.
Holiday Inn Bandung Pasteur kali ini tidak mau ketinggalan untuk memberikan kuliner-kuliner yang ciamik dengan menghadirkan all you can eat Dim Sum.
Courtyard by Marriott Bandung Dago merupakan hotel strategis di Bandung yang terletak di Jalan Ir. H. Djuanda Nomor 33 yang dikenal dengan sebutan Dago.
Dalam upaya memberikan pengalaman liburan yang tak terlupakan, The Luxton Bandung mempersembahkan paket spesial yang dirancang untuk memanjakan para tamu dengan berbagai manfaat eksklusif.
Jenama skincare lokal asli Bandung yaitu JGlow menjadi salah satu pelaku usaha yang membuka kesempatan bagi masyarakat untuk bisa bergabung sebagai mitra.
EKN berkomitmen memfasilitasi masyarakat Jabar, terutama Kota Bandung agar mudah menjangkau kendaraan yang hemat, bebas polusi dan sesuai dengan perkembangan teknologi otomotif terbaru.
Disperindag Jabar masih menunggu salinan aturan terkait kenaikan HET MinyaKita.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved