Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
BARESKRIM Polri resmi menyerahkan tiga tersangka kasus dugaan pemalsuan surat jalan narapidana pengalihan hak tagih atau cessie Bank Bali, Joko Tjandra, ke Kejaksaan Negeri Jakarta Timur (Kejari Jaktim), kemarin.
Ketiga tersangka ialah Joko Tjandra, Anita Kolopaking, dan Brigjen Prasetijo Utomo resmi diserahkan ke pihak Kejari Jaktim seusai berkas mereka dinyatakan lengkap atau P21. Para tersangka resmi diserahkan sekitar pukul 10.30 WIB.
“Pelimpahan tahap II tersangka dan alat bukti ke JPU Kejari Jaktim,” ujar Direktur Tipidum Bareskrim Polri Brigjen Ferdy Sambo yang memimpin pelimpahan tahap II itu.
Pada kasus dugaan pemalsuan surat jalan, Bareskrim menetapkan Joko Tjandra, Brigjen Prasetijo Utomo, dan Anita Kolopaking sebagai tersangka.
Joker--julukan Joko Tjandra-- dipersangkakan Pasal 263 ayat 1 dan 2 KUHP, Pasal 426 KUHP, dan Pasal 221 KUHP dengan ancaman 5 tahun penjara, sedangkan Anita Kolopaking dijerat dengan Pasal 263 ayat (2) KUHP terkait dengan penggunaan surat palsu dan Pasal 223 KUHP tentang upaya membantu kaburnya tahanan.
Sementara itu, Brigjen Prasetijo Utomo disangkakan Pasal 263 ayat 1 dan 2 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-1e KUHP,
Pasal 426 KUHP, dan/atau Pasal 221 ayat 1 dan 2 KUHP, dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara.
Selain kasus dugaan pemalsuan surat jalan Joko Tjandra, Bareskrim juga tengah menangani dugaan suap penghapusan red notice Joko Tjandra. Adapun tersangka dalam kasus dugaan suap penghapusan red notice ialah Tommy Sumardi dan Joko Tjandra sebagai pemberi suap. Lalu, Brigjen Prasetijo Utomo dan Napoleon Bonaparte sebagai penerima suap.
Di sisi lain, polisi juga masih menyidik kebakaran Gedung Utama Kejaksaan Agung. Sebanyak enam saksi diperiksa untuk menemukan pembakar gedung.
“Hari ini memeriksa enam saksi dari Kejaksaan Agung,” imbuh Ferdy Sambo.
Pemeriksaan keenam saksi dimulai pukul 10.00 WIB. Ferdy menuturkan pihaknya juga bakal meminta keterangan
saksi ahli. Keterangan saksi ahli diperlukan untuk melihat konstruksi hukum kasus kebakaran tersebut. “Saksi ahli dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera), Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM), dan saksi penjual dust cleaner merek TOP,” ungkap Ferdy.
Polisi telah memeriksa 42 saksi dalam penyidikan kasus kebakaran Kejagung. Sebanyak 12 saksi diperiksa pada Senin (21/9). (Ykb/Cah/P-1)
Selain untuk menekan inflasi dan stabilisasi harga, pasar murah juga merupakan rangkaian kegiatan Hari Lahir ke-80 Kejaksaan.
pengerahan rantis TNI di kantor Kejaksaan Agung jangan sampai menimbulkan kekhawatiran adanya tindakan intimidatif.
Berkat kolaborasi tersebut, Bapenda Kabupaten Bekasi sepanjang 2024 berhasil menagih pajak mencapai Rp83 miliar
Presiden Prabowo Subianto meneken Perpres Nomor 66 Tahun 2025 tentang Pelindungan Negara terhadap Jaksa dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsi Kejaksaan Republik Indonesia.
TNI tidak boleh masuk ke dalam substansi penegakan hukum yang dilakukan oleh kejaksaan, karena itu bukan tugas dan fungsinya.
Keterlibatan TNI dalam pengamanan kejaksaan hanya dapat dilakukan dalam situasi tertentu. Bukan sebagai pengamanan yang bersifat rutin atau melekat setiap hari.
Pemprov DKI tidak akan memberi perlindungan terhadap siapa pun yang terbukti bersalah, termasuk jika pelaku berasal dari internal perusahaan milik daerah.
Transparansi dan keterbukaan menjadi prinsip yang tak bisa ditawar-tawar di era saat ini.
POLRI menegaskan komitmennya dalam mengimplementasikan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) secara komprehensif. Selain menjalankan fungsi penegakan hukum,
Autopsi dari Rumah Sakit Bhayangkara menemukan tanda-tanda kekerasan yang signifikan, di antaranya patah tulang belakang,
Korban ditemukan tak bernyawa di dasar kolam renang.
Mekanisme tersebut sangat rentan terhadap abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan dan nihil kontrol maupun akuntabilitas.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved