Headline
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
Kumpulan Berita DPR RI
MASA kampanye kontestasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020 telah dimulai. Alih-alih menjalankan protokol kesehatan (prokes), tercatat banyak pelanggaran yang terjadi saat kampanye di pelbagai daerah.
Salah satunya ialah pelanggaran yang terjadi di kota Medan. Calon Wakil Wali Kota Medan, Aulia Rahmat bahkan mengakui langgar prokes karena kesulitan membendung animo pendukung untuk hadir di kafe tempatnya kampanye.
Baca juga : Tim Kampanye Bobby-Aulia Dipanggil Bawaslu soal Pertemuan di Kafe
Menanggapi hal itu, Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono mengatakan, pihaknya tetap bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam mengedukasi masyarakat di tengah hiruk-pikuk Pilkada.
Terkait adanya pasangan calon (paslon) yang melanggar, Argo menuturkan bahwa urusan tersebut berada di tangan Peraturan KPU (PKPU).
"Mengenai paslon yang melanggar prokes-kan ada PKPU yang mengaturnya," terangnya.
Argo pun berharap masyarakat menerapkan protokol kesehatan di masa kampanye dengan disiplin menggunakan masker, menjaga jarak, dan tidak melakukan kerumunan. Sehingga, Pilkada tidak menimbulkan klaster covid-19. (OL-7)
Secara konstitusional, Polri berada di bawah Presiden sebagai bagian dari cabang eksekutif.
KOMISI Kepolisian Nasional atau Kompolnas mendorong Polri untuk tidak berhenti pada penghukuman terhadap AKBP Didik Putra Kuncoro, Kapolres Bima Kota nonaktif atas dugaan kepemilikan
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengingatkan adanya mantan pejabat yang diduga menjadi penumpang gelap dalam isu reformasi Polri.
PRESIDEN Prabowo Subianto meminta jajaran Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk tetap tabah dalam menjalankan tugas meskipun kerap menjadi sasaran serangan serta kritik tajam.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya profesionalisme, persatuan, dan kedekatan dengan rakyat dalam tubuh TNI dan Polri
KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak menyebut Presiden Prabowo menekankan evaluasi berkelanjutan dan peningkatan kinerja TNI-Polri demi rakyat.
Abdul menjelaskan, penyidik belum menahan tersangka karena pemeriksaan akan dilanjutkan.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yalimo, Papua sebagai penyelenggara pemilu dituding telah melakukan pelanggaran etik.
PAGUYUBAN Nusantara Yalimo Bangkit meminta MK untuk tidak mematikan suara rakyat Yalimo, dengan putusan yang semestinya
DEWAN Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberhentikan dua anggota KPU Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT) dari jabatannya.
Pilkada Serentak 2020 di 270 daerah tercatat sukses, meski dalam kondisi pandemi COVID-19. Pengalaman itu menjadi rujukan untuk penyelenggaraan berbasis manajemen risiko Pemilu 2024.
Ppartai politik juga harus ambil bagian dalam mendinginkan suasana dan mengajak pendukungnya untuk bisa menerima putusan MK.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved