Konstitusi Tolak Pangkalan Militer Asing

PEMERINTAH Amerika Serikat mengungkap rencana Tiongkok membangun fasilitas logistik militer mereka di beberapa negara di kawasan Asia Tenggara. Rencana itu, menurut Amerika, ialah upaya Tiongkok untuk membangun kekuatan mereka di Laut China Selatan (LCS).

Indonesia menjadi salah satu negara yang disebut Amerika menjadi target Tiongkok untuk memuluskan rencana mereka. Amerika pun menyebut Tiongkok menginisiasi sejumlah kerja sama dengan Indonesia yang akan menjadi tameng rencana pembangunan fasilitas militer mereka.

Dalam menanggapi hal itu, anggota Komisi I DPR RI Willy Aditya mengatakan kerja sama militer dalam bentuk pangkalan militer tidak dikenal dalam aturan politik luar negeri Indonesia yang nonblok.

“Secara konstitusional rencana Tiongkok itu sudah pasti tertolak. Amerika juga sangat paham bahwa konstitusi dan undang-undang Indonesia tidak memungkinkan adanya kerja sama militer. Kita perlu memeriksa lebih dalam maksud Amerika mengungkapkan rencana Tiongkok itu ke publik. Jangan sampai kita dimanfaatkan baik Amerika maupun Tiongkok ini,” katanya kepada Media Indonesia, kemarin.

Politikus Partai NasDem itu mengingatkan Kementerian Pertahanan, TNI, dan BIN agar proaktif bekerja untuk menjaga agar kondisi tersebut tidak sampai mengganggu Indonesia. Demikian pula Kementerian Luar Negeri melalui diplomasi di LCS.

Willy melanjutkan, terkait dengan konflik Laut China Selatan, sikap Indonesia sudah sangat tegas taat pada aturan United Nations Convention for the Law of the Sea (UNCLOS) atau konvensi hukum kelautan yang merupakan hasil tindak lanjut dari Deklarasi Juanda.

“Pernyataan Kemenlu beberapa waktu lalu sudah tegas, kita tidak bernegosiasi di LCS. Kita hanya akan menegakkan kesepakatan bersama di UNCLOS. Di luar itu, tidak ada negosiasi. Amerika harusnya paham posisi ini, bukan malah bermanuver seolah kita akan tunduk dengan upaya Tiongkok,” papar Willy.

Willy menandaskan kerja sama Indonesia dengan Tiongkok dalam bidang ekonomi dan pembangunan tidak dapat menjadi ukuran bahwa Indonesia akan tunduk jika sudah menyentuh prinsip dasar dalam konstitusi. Kedaulatan Indonesia dan keamanan rakyat tidak bisa dinegosiasikan.

Menlu Retno Marsudi merespons laporan Departemen Pertahanan Amerika Serikat (Pentagon) tersebut dan menegaskan sikap RI.

“Secara tegas saya ingin menekankan bahwa sesuai dengan garis dan prinsip politik luar negeri Indonesia, wilayah Indonesia tidak dapat dan tidak akan dijadikan basis atau pangkalan maupun fasilitas militer bagi negara mana pun,” ujar Retno saat menyampaikan keterangan pers secara virtual, kemarin. (Cah/Ant/P-2)