Rekap-E Memudahkan Rekapitulasi Suara Berjenjang

KPU tengah mempersiapkan aplikasi sistem informasi rekapitulasi berbasis elektronik (sirekap) yang akan diusulkan untuk digunakan pada Pilkada 2020 di daerah yang sudah siap.

Anggota KPU RI Divisi Teknis Evi Novida Ginting Manik berharap KPU bisa menyempurnakan pengembangan sirekap seperti kemampuan dalam membaca model dan karakter tulisan. Selain itu, pada uji coba juga digunakan sirekap mobile yang dianggap memudahkan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) saat memfoto dan mengirimkan gambar.

“Pada uji coba pertama kita menggunakan tiga metode OCR (optical character recognition), OMR (optical mark recognition) dan gabungan dari OCR dan OMR,” kata Evi seusai acara uji coba rekapitulasi elektronik secara virtual di KPU, Selasa (25/8).

“Tapi pada simulasi ini kita sudah memilih menggunakan yang gabungan OCR dan OMR, sehingga ketika OCR tidak terbaca, OMR lebih bisa tepat dalam pengambilan formulir dan bisa membantu akurasi dari rekap,” jelasnya

Menurut anggota KPU RI I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi uji coba terharap sirekap dilakukan untuk melihat dan merespons kendala yang mungkin muncul saat sistem ini digunakan. Meski demikian, dia meyakini, dengan hadirnya sirekap, proses penghitungan hasil pada tiap tempat pemungutan suara (TPS) bisa berlangsung lebih cepat dan akurat.

“Dengan simulasi ini sistem yang dikembangkan itu diharapkan betul-betul dapat diterapkan dengan baik. Jadi kendala yang muncul dalam uji coba ini bisa disampaikan,” ujar Raka saat membuka acara uji coba.

Peneliti Yayasan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Heroik M Pratama menambahkan penerapan rekapitulasi elektronik (rekap-e) bisa meminimalkan masalah yang timbul pada tahapan rekapituasi suara berjenjang. Di antaranya mempermudah masyarakat untuk melihat hasil pemilu.

Ia mencontohkan setelah Pemilu 2019, proses rekapitulasi suara berjenjang memakan waktu lama, sehingga masyarakat perlu menunggu lama untuk mengetahui siapa kandidat calon presiden yang menang. Ini disebabkan adanya proses rekapitulasi berjenjang mulai dari TPS, KPU kabupaten/kota, KPU provinsi hingga KPU pusat. (Ind/P-1)