Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
BAGAIMANA Bawaslu melihat potensi politik uang dan penyalahgunaan bantuan sosial (bansos) pada masa kampanye pilkada kali ini?
Pemetaan indeks kerawanan pemilu sebagai salah satu kacamata pencegahan kita, khususnya politik uang, agar tak terjadi. Sebelum tahapan semakin padat, kami banyak mendorong pencegahan seperti pembentukan desa APU (antipolitik uang) di banyak daerah. Kita juga bekerja sama dengan PPATK terkait dengan dana kampanye, KPK terkait dengan pencegahan, patroli antipolitik uang terutama saat masa tenang dan jelang hari H, mengajak tokoh agama mengampanyekan antipolitik uang, dan lainnya.
Penekanan pencegahannya seperti apa?
Poinnya, kalau politik uang ini kita anggap kejahatan pemilu, sejatinya semua harus ambil peran untuk ‘mengobatinya’. Parpol dan peserta pemilu juga harus mau mengerem untuk tidak membeli suara rakyat. Ketentuan perundangan sering kali juga ‘disiasati’ banyak orang. Jadi, semua harus mengambil peran pencegahan. Ini nuansanya seperti pendidikan politik yang butuh kerja sama semua pihak agar kejahatan politik uang tidak semakin menjadi-jadi.
Apa instrumen penindakan yang disiapkan Bawaslu?
Politik uang ini bagian dari pidana pemilu. Proses penindakan melibatkan Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu) yang di situ ada Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan. Jika ada temuan jajaran pengawas atau laporan dari masyarakat atas dugaan politik uang, Bawaslu punya waktu lima hari, menerima temuan/laporan, memeriksa, mengkaji, dan memutus apakah pelanggaran atau bukan. Kemudian diproses di kepolisian untuk meminta keterangan saksi dan sebagainya selama 14 hari kalender.
Bagaimana melindungi pelapor dari intimidasi atau ancaman?
Nah, ini yang belum jelas. Kami pernah berkoordinasi dengan LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban), tapi memang belum final pembahasannya. Perlindungan hukum untuk para pelapor memang belum terlalu jelas skemanya. Akibatnya terkadang pelapor tidak menindaklanjuti laporan akibat proses perlindungan terhadap mereka belum ada. (Che/P-2)
Abdul menjelaskan, penyidik belum menahan tersangka karena pemeriksaan akan dilanjutkan.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yalimo, Papua sebagai penyelenggara pemilu dituding telah melakukan pelanggaran etik.
PAGUYUBAN Nusantara Yalimo Bangkit meminta MK untuk tidak mematikan suara rakyat Yalimo, dengan putusan yang semestinya
DEWAN Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberhentikan dua anggota KPU Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT) dari jabatannya.
Pilkada Serentak 2020 di 270 daerah tercatat sukses, meski dalam kondisi pandemi COVID-19. Pengalaman itu menjadi rujukan untuk penyelenggaraan berbasis manajemen risiko Pemilu 2024.
Ppartai politik juga harus ambil bagian dalam mendinginkan suasana dan mengajak pendukungnya untuk bisa menerima putusan MK.
Penempatan polisi aktif di jabatan sipil telah dikoreksi oleh MK.
Polemik mengenai penugasan anggota Polri di jabatan sipil tidak boleh hanya dibebankan kepada Kapolri.
Cucun menegaskan pihaknya enggan terlibat dalam urusan internal PBNU.
WAKIL Ketua Komisi II DPR, Bahtra Banong mengapresiasi sikap Menteri ATR/BPN Nusron Wahid yang meminta maaf terkait polemik pernyataan soal tanah menganggur bisa disita negara
SETELAH melalui polemik internal dan aksi massa yang menuntut pembenahan, Yayasan Rumah Sakit Islam (RSI) Nusa Tenggara Barat (NTB) melakukan pergantian dalam struktur pengurus
Penempatan jumlah prajurit TNI bakal menyesuaikan kebutuhan masing-masing satuan kejati dan kejari.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved