KPK Bidik Pencucian Uang Wali Kota Banjar

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Wali Kota Banjar Ade UU Sukaesih sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi proyek infrastruktur di lingkungan Pemkot Banjar, Jawa Barat. KPK menggali keterangan Ade terkait bisnis keluarga wali kota yang menjabat dua periode itu.

"Penyidik mengonfirmasi kepada yang bersangkutan beberapa hal, antara lain terkait kegiatan usaha yang dikerjakan oleh pihak keluarga saksi," kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK, Ali Fikri, Kamis (13/8)

Dalam pemeriksaan yang digelar Rabu (12/8) itu, penyidik juga menggali keterangan saksi lainnya yakni mantan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Banjar Yuyung Mulya Sungkawa dan Direktur PT Cahaya Kristal Putra, Dadang Alamsyah. Yuyung juga diketahui pernah menjabat Pelaksana Tugas Sekda Kota Banjar. Kepada dua saksi itu, penyidik mendalami soal proyek-proyek di Kota Banjar.

KPK saat ini tengah menyidik dugaan korupsi proyek insfrastruktur pada Dinas PUPR Kota Banjar (2012-2017). KPK mensinyalir ada dugaan aliran dana terkait proyek infrastruktur tersebut.

Sejumlah saksi sebelumnya juga telah diperiksa, antara lain mantan anggota DPRD Banjar Budi Kusmono, Kepala Inspektorat Kota Banjar Ojat Sudrajat, dan Direktur Operasional PT Pribadi Manunggal, Guntur Rachmadi.

Meski sudah memeriksa saksi-saksi, komisi antirasuah hingga kini belum mengungkap detail penyidikan dan tersangka. Ali Fikri mengatakan pengumuman lengkap kasus akan disampaikan ketika dilakukan penahanan sesuai kebijakan pimpinan KPK saat ini.

Pada 10 Juli, tim KPK menggeledah Pendopo Walikota Banjar. Penggeledahan di tempat Wali Kota Ade Uu Sukaesih itu terkait penyidikan kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemkot Banjar.

Tim penyidik KPK saat itu sedang mengumpulkan alat bukti terkait dugaan korupsi infrastruktur di Pemkot Banjar. Penyidik juga menggeledah kantor Dinas PUPR Kota Banjar. (OL-8).