Headline
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengingatkan agar para calon kepala daerah yang diusung partainya untuk tidak melecehkan rekomendasi yang diberikannya.
“Para calon kepala daerah harus mementingkan kepentingan bangsa. Tidak berpikiran sempit, hanya memikirkan kepentingan diri sendiri,” kata Megawati saat memberikan sambutan pada pengumuman 75 calon kepala daerah tahap ketiga secara virtual di Jakarta, kemarin.
Megawati juga mengingatkan agar calon kepala daerah memahami arti menjadi pemimpin yang baik bagi daerahnya karena partainya tidak main-main dalam memberikan rekomendasi.
“Apakah hanya untuk mengikuti nafsu yang namanya keserakahan, hanya untuk mencari kekuasaan, hanya untuk mencari uang? Melupakan dengan susah payah, saudara sekalian itu akan diperjuangkan dan dipilih langsung oleh rakyat.”
Dalam kesempatan itu, secara khusus Megawati mengingatkan soal masalah hukum yang sering kali menimpa kepala daerah di Sumatra Utara. “Di Sumut, tolong dipikir, tolong diingat, berapa gubernur yang kena, berapa bupati yang kena, semua masalah hukum,” imbuh Megawati.
Dalam pemberian rekomendasi hari ini, PDIP juga mengumumkan calon kepala daerah Sumatra Utara yang diusung, termasuk Bobby Nasution dan Aulia Rachman yang diusung di pilkada Kota Medan. “Selamat bergabung ke PDI Perjuangan, Mas Bobby. Selamat atas kelahiran putra keduanya. semoga berkah,” kata Ketua DPP PDIP Bidang Politik Puan Maharani.
Bobby mengatakan akan membawa semangat kolaborasi untuk membangun Kota Medan. Ia juga akan menjadikan Pilkada 2020 sebagai momentum meningkatkan persatuan. “Pilkada kali ini berbeda dari pilkada sebelumnya karena dilaksanakan saat pandemi covid-19 yang artinya kita harus tetap mengikuti protokol kesehatan,” tutup Bobby.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menambahkan mereka tak mengusung calon petahana yang merupakan mantan ka dernya, Akhyar Nasution, di pilkada Kota Medan. “Kami melakukan pemetaan politik, kami mendengarkan aspirasi dari masyarakat. Nah, berdasarkan kajian yang dilakukan Djarot Saiful Hidayat selaku Ketua DPD PDI Perjuangan Sumut, kami melihat bahwa ada dugaan berkaitan dengan persoalan yang membuat yang bersangkutan (Akhyar) tidak bisa dicalonkan oleh PDI Perjuangan,” kata Hasto.
Hasto juga menyebut selain karena ambisi kekuasaan, juga ada indikasi dugaan berkaitan dengan faktor hukum yang menimpa Akhyar tersebut. (Cah/Pro/Ant/P-1)
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menegaskan bahwa posisi partainya di luar pemerintahan justru menuntut tanggung jawab politik dan moral yang lebih besar dalam menjaga arah pembangunan
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-53 PDI Perjuangan
KETUA DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira mengatakan wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD berpeluang dibahas pada rapat kerja nasional (rakernas).
Risma menuturkan, para sopir ambulans kerap bekerja tanpa hari libur, bahkan tetap mengantar pasien pada hari Minggu maupun dini hari.
Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kesehatan, Ribka Tjiptaning Proletariyati, mengeklaim bahwa hanya PDIP yang memiliki Badan Penanggulangan Bencana (Baguna).
Abdul menjelaskan, penyidik belum menahan tersangka karena pemeriksaan akan dilanjutkan.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yalimo, Papua sebagai penyelenggara pemilu dituding telah melakukan pelanggaran etik.
PAGUYUBAN Nusantara Yalimo Bangkit meminta MK untuk tidak mematikan suara rakyat Yalimo, dengan putusan yang semestinya
DEWAN Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberhentikan dua anggota KPU Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT) dari jabatannya.
Pilkada Serentak 2020 di 270 daerah tercatat sukses, meski dalam kondisi pandemi COVID-19. Pengalaman itu menjadi rujukan untuk penyelenggaraan berbasis manajemen risiko Pemilu 2024.
Ppartai politik juga harus ambil bagian dalam mendinginkan suasana dan mengajak pendukungnya untuk bisa menerima putusan MK.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved