Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut, menjelang Pilkada 2020, data penyebaran covid-19 akan dirinci di setiap kabupaten dan kota. Rencana tersebut telah ia koordinasikan dengan Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Doni Monardo.
"Nanti di daerah akan tahu kabupaten mana, kota mana yang mengalami kenaikan (penyebaran covid-19)," ujar Tito dalam diskusi virtual Minggu (9/8).
Tito menegaskan, pemimpin kabupaten dan kota yang tidak dapat mengendalikan laju penyebaran covid-19, akan menjadi sasaran empuk bagi lawan politik. Kepala daerah tersebut akan memiliki citra yang buruk di mata masyarakat dalam menangani covid-19.
Baca juga: Mendagri Sebut Pilkada Picu Kepala Daerah Serius Tangani Covid-19
Selain itu, pemerintah pusat akan memantau perkembangan kabupaten dan kota dalam menangani covid-19. Sehingga dapat mengetahui pasti kinerja kepala daerah dalam mengani virus asal Wuhan, Tiongkok.
Hasil pemantauan dari pemerintah pusat menjadi hidup dan mati bagi kepala daerah yang akan maju kembali dalam Pilkada 2020. Tidak menutup kemungkinan citra petahana akan semakin buruk dinggap tidak mamampu mengendalikan laju penyebaran covid-19.
"Pak Presiden (Joko Widodo) atau Ketua Satgas Penangan Covid-19 (Doni Monardo) ngomong sedikit saja, kabupaten A atau kota A kok naik terus tidak terkendali. Itu cukup dikutip lawan politiknya dan dieksploitasi di media lokal dianggap tidak mampu," jelasnya. (OL-1)
OTT yang kembali dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah kepala daerah dinilai mencerminkan persoalan struktural dalam sistem pemerintahan daerah.
Bupati Pati Sudewo terjaring OTT KPK hari ini. Simak fakta-fakta lengkap, rekam jejak kasus sebelumnya, kekayaan, hingga kontroversi kebijakan yang pernah memicu protes warga.
Pengalihan kewenangan memilih kepala daerah ke DPRD dinilai akan menggeser sumber legitimasi kekuasaan dari rakyat ke elite politik.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda, dan Gubernur Aceh Muzakir Manaf dinilai bisa tersingkir.
Mada menjelaskan, musyawarah/mufakat hanya bermakna demokratis apabila memenuhi syarat deliberasi, yakni adanya pertukaran gagasan secara setara dan terbuka.
Abdul menjelaskan, penyidik belum menahan tersangka karena pemeriksaan akan dilanjutkan.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yalimo, Papua sebagai penyelenggara pemilu dituding telah melakukan pelanggaran etik.
PAGUYUBAN Nusantara Yalimo Bangkit meminta MK untuk tidak mematikan suara rakyat Yalimo, dengan putusan yang semestinya
DEWAN Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberhentikan dua anggota KPU Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT) dari jabatannya.
Pilkada Serentak 2020 di 270 daerah tercatat sukses, meski dalam kondisi pandemi COVID-19. Pengalaman itu menjadi rujukan untuk penyelenggaraan berbasis manajemen risiko Pemilu 2024.
Ppartai politik juga harus ambil bagian dalam mendinginkan suasana dan mengajak pendukungnya untuk bisa menerima putusan MK.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved