Headline
Presiden mengecam keras tindakan keji yang menyebabkan gugurnya para prajurit TNI.
Presiden mengecam keras tindakan keji yang menyebabkan gugurnya para prajurit TNI.
Kumpulan Berita DPR RI
KEINGINAN Presiden Jokowi menarik banyak investasi melalui RUU Cipta Kerja akan ditentukan lewat adu argumentasi antara pemerintah dengan DPR. Sebab rumusan dari pemerintah telah bulat dari pembahasan tripartit.
"Dulu RUU Cipta Kerja masih terjadi perbedaan pendapat dengan beberapa serikat pekerja. Lalu, kita membentuk tim tripartit ada pemerintah, buruh dan pengusaha mencari rumusan yang bisa diterima oleh semuanya," kata Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD saat memberikan keterangan resmi lewat virtual, Sabtu (8/8).
Ia mengatakan pencarian jalan tengah lewat forum triparti sudah selesai dengan hasil satu kesepakatan bulat. Rumusan ini akan dibawa ke DPR untuk kembali diperdebatkan guna mendapatkan satu kesepakatan yang utuh dalam rangka untuk melahirkan UU.
"Dan sesudah diadakan beberapa pertemuan berkali-kali itu pemerintah sampai pada rumusan untuk dibahas bersama DPR dan nanti DPR itu akan juga membahasnya secara terbuka," jelasnya.
Di pihak pemerintah tidak lagi terdapat perdebatan, kata Mahfud, sehingga proses pembahasan RUU Cipta Kerja akan dilakukan bersama DPR. "Jadi pemerintah mencatat itu sudah selesai perdebatan itu tinggal nanti bagaimana kita memperdebatkannya kembali di DPR. Apakah dpr setuju terhadap apa yang sudah dibicarakan oleh pemerintah dan disimpulkan oleh pemerintah bersama serikat buruh," pungkasnya. (OL-13)
Anggota Komisi III DPR RI Safaruddin mendesak penjatuhan sanksi tegas terhadap oknum jaksa yang terbukti menyimpang dalam penanganan perkara videografer Amsal Christy Sitepu.
Anggota Komisi III DPR I Nyoman Parta mendesak pengesahan RUU Masyarakat Adat sebagai penunaian janji Republik.
Keberadaan asrama haji diharapkan menjadi reformasi dalam peningkatan pelayanan penyelenggaraan ibadah haji
Anggota Komisi IX DPR RI Vita Ervina mendesak penambahan anggaran imunisasi menyusul meningkatnya KLB Campak pada awal 2026
Anggota DPR RI Irine Yusiana mendesak pemerintah menerbitkan Inpres transportasi publik. Data MTI menunjukkan hanya 8% daerah yang alokasikan anggaran.
DPR RI mendesak investigasi menyeluruh atas gugurnya prajurit TNI dalam serangan misil di markas pasukan penjaga perdamaian PBB (UNIFIL) di Libanon
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan periode 2019-2024, Mahfud MD berpendapat, posisi Indonesia semestinya berempati terhadap Iran.
Mahfud mengatakan posisi Polri saat ini merupakan hasil reformasi 1998.
Mahfud menyebut, dalam praktiknya Kompolnas kerap bertindak layaknya juru bicara Polri dan hanya menjalankan tugas secara formalitas.
Menurut Mahfud, dalam beberapa waktu terakhir, DPR cenderung menunjuk calon hakim konstitusi secara internal tanpa proses seleksi terbuka.
Kegagalan di masyarakat jauh lebih fatal dibanding kegagalan akademik.
Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menanggapi kasus dugaan korupsi kuota haji yang menjerat mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved