Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo menegaskan upaya menjamin keselamatan rakyat dalam menghadapi wabah virus korona tetap menjadi prioritas pemerintah. Prioritas penanganan kesehatan terus diupayakan agar ekonomi tidak semakin dalam terkontraksi dan bisa cepat pulih.
"Pada kuartal kedua ekonomi kita telah terkontraksi secara tajam yaitu minus 5,32%, tapi kita tidak boleh menyerah kita harus betul-betul berupaya di kuartal ketiga kita harus bangkit, kita bisa reborn sehingga kita tidak jatuh ke jurang resesi," ucap Jokowi dalam Kongres Luar Biasa Partai Gerindra, Sabtu (8/8).
Presiden kembali mengingatkan agar jangan sampai terjadi gelombang kedua wabah. Pasalnya, gelombang kedua akan merepotkan upaya pemulihan ekonomi. Presiden pun menekankan pentingnya disiplin protokol kesehatan.
"Jangan sampai kita masuk ke lubang ke dua, second wave yang memperlambat kita untuk pulih kembali. Kuncinya adalah disiplin mejalankan protokol kesehatan," ujarnya.
Baca Juga: Realisasi Investasi di Jakarta Tertinggi Nasional
Jokowi juga mengatakan penanganan covid-19 tidak hanya pada penanggulangan kesehatan namun perlu memperhatikan ekonomi rakyat. Presiden mengajak agar senua pihak menyokong ekonomi kerakyatan khususnya UMKM untuk mengatasi lesunya ekonomi sejak pandemi berlangsung.
"Ekonomi rakyat, ekonomi UMKM itu juga harus kita bangun bangkitkan. Roda perekonomian harus bisa kita gerakan lagi dengan cara apa, dengan cara membeli produk-produk buatan dalam negeri, memberi produk-produk petani, membeli produk nelayan, membeli produk UMKM.
Dengan cara membeli produk-produk dalam negeri itu, imbuh Presiden, produksi petani, produksi nelayan, produksi UMKM akan ikut bergerak.
"Yang kita harapkan menjadi daya ungkit bukan hanya pada penguatan daya beli petani ,nelayan, dan umkm tapi akan menjadi mesin penggerak bagi pertumbuhan ekonomi nasional bagi kuartal ketiga ini," ucapnya. (OL-13)
Akankah fakta baru itu akan mempercepat proses hukum yang sedang berlangsung? Ke mana pula arah penyelesaian kasus yang telah lama memicu kegaduhan dan keterbelahan publik itu?
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
PERNYATAAN Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi mengenai wacana revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau revisi UU KPK menuai kritik dan terkesan cuci tangan oleh ICW
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Abdullah mengaku tidak sepakat dengan pernyataan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi soal revisi UU KPK
Gubernur BI Perry Warjiyo proyeksikan pertumbuhan ekonomi RI triwulan I 2026 tetap kuat di tengah tantangan global. Simak faktor pendorong dan analisisnya.
Presiden Prabowo Subianto menjelaskan langkah pemerintah dalam mempertahankan pertumbuhan ekonomi nasional di atas 5% sekaligus mempercepat pembangunan konektivitas.
Pelajari cara menghitung pertumbuhan ekonomi suatu negara dengan rumus PDB riil. Panduan lengkap beserta indikator dan contoh penghitungan mudah.
Transisi menuju ekonomi sirkular dinilai penting untuk mendukung pertumbuhan yang inklusif, meningkatkan daya saing nasional, serta membantu pencapaian target Net Zero Emissions 2060.
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Novyan Bakrie usai acara menegaskan, fundamental ekonomi Indonesia tetap kokoh di tengah dinamika global.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah tidak akan mengubah batas defisit anggaran sebesar 3 persen, meskipun menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved