Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
PENCALONAN Gibran Rakabuming Raka sebagai calon bakal Wali Kota Solo menjadi perdebatan publik akan terjadinya lagi dinasti politik di pemilihan pilkada tahun ini. Bagaimana PDI Perjuangan sebagai partai pendukung menanggapi tudingan tersebut, berikut wawancara wartawan Media Indonesia dengan Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPP PDIP, Bambang Wuryanto.
Berikut petikan wawancaranya:
BAGAIMANA tanggapan PDI Perjuangan soal tudingan politik dinasti salah satunya dalam pencalonan pemilihan Wali Kota Solo?
Terkait dengan tudingan politik dinasti, saya kira itu keliru. Kita perlu ketahui sistem demokrasi kita ini menganut sistem elektoral. Itu artinya melalui pemilihan, dipilih dulu oleh rakyat baru diangkat, ditetapkan melalui peraturan perundangan, kan seperti itu. Jadi, bukan kemudian misalnya seorang raja yang menunjuk putranya; kan tidak begitu.
Jadi pencalonan Gibran bukan praktik dinasti politik?
Tidak. Jadi, kalau pada Gibran Rakabuming Raka mencalonkan sebagai calon Wali Kota Solo, itu kan nanti juga dilakukan pemilihan. Kalau dilakukan pemilihan, apakah itu dapat disebut dinasti? Bahwa memang kebetulan saja Gibran ini anaknya Presiden Joko Wododo, ya itu kan hanya kebetulan.
Biarkanlah, kinerja anak itu (Gibran) sendiri yang nanti akan menunjukkan apakah dia pantas disebut wali kota yang dipilih rakyat, dan bisa memimpin rakyat, memimpin menjadi Wali Kota Solo.
Apa yang akhirnya membuat partai memilih calon dari keluarga politikus. Apakah sesuai kriteria?
Kalau direkomendasi partai, berarti dia sudah masuk kriteria. Salah satu yang juga menonjol dari Gibran ini kan dirinya masuk golongan milenial sehingga kami ingin merepresentasi dari golong an anak-anak milenial. Kalau ditanya anak muda kurang pengalaman, kami setuju.
Namun, pasti kami akan monitoring selalu. Nanti kalau tidak dipilih PDIP, ributnya mengatakan PDIP kolot tidak memberi kesempatan anak-anak muda untuk berkarya.
Apa ada pembekalan calon dari golongan milenial yang minim pengalaman?
Kita itu kan ada Sekolah Partai untuk membimbing para calon kepala daerah. Jadi, Mas Gibran akan masuk sekolah partai nanti. Tapi yang lebih utama dari itu, Mas Gibran punya pembim bing yang baik. Pembimbing pertama adalah bapaknya sendiri yang mantan Wali Kota Solo selama dua periode sehingga kurang lebih paham tentang permasalahan Solo dan yang kedua ada Pak FX Ruddy yang merupakan Wali Kota Solo saat ini yang juga sahabat Pak Presiden. (Rif/P-2)
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menegaskan bahwa posisi partainya di luar pemerintahan justru menuntut tanggung jawab politik dan moral yang lebih besar dalam menjaga arah pembangunan
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-53 PDI Perjuangan
KETUA DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira mengatakan wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD berpeluang dibahas pada rapat kerja nasional (rakernas).
Risma menuturkan, para sopir ambulans kerap bekerja tanpa hari libur, bahkan tetap mengantar pasien pada hari Minggu maupun dini hari.
Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kesehatan, Ribka Tjiptaning Proletariyati, mengeklaim bahwa hanya PDIP yang memiliki Badan Penanggulangan Bencana (Baguna).
AWAL tahun 2026 menghadirkan sebuah kejutan penting bagi Indonesia.
Struktur insentif politik Indonesia yang masih tersentralisasi membuat kompetisi elit nasional tetap berlanjut di level daerah.
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
Dalam konfigurasi tersebut, Perludem menilai jika kepala daerah dipilih oleh DPRD, maka hasil Pilkada berpotensi terkunci sejak awal.
Yusril berpandangan pilkada tidak langsung melalui DPRD justru selaras dengan falsafah kedaulatan rakyat, sebagaimana dirumuskan dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved