KPU Pastikan TPS tidak Timbulkan Klaster Baru Covid-19

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) memastikan pelaksanaan pilkada serentak yang akan berlangsung 9 Desember 2020 akan berlangsung aman dan terhindar dari penularan covid-19. Komisioner KPU Ilham Saputra menegaskan penyelenggara pemilu akan memastikan status kesehatan para petugas yang melayani pemilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

"Kami pastikan bahwa semua petugas yang akan melaksanakan proses pemungutan suara berstatus sehat dan bersih dari covid-19," ujar lham dalam diskusi Polemik Trijaya bertema Menghitung kualitas pilkada saat pandemi, Sabtu (25/7).

KPU akan melakukan rapid test atau tes cepat kepada seluruh petugas TPS. Jika ditemukan hasil tes yang reaktif, KPU langsung mengganti petugas yang bersangkutan. Hal yang sama dilakukan juga untuk panitia petugas pemuktahiran data pemilih (PPDP) yang akan melakukan kegiatan coklit data pemilih.

"PPDB sebelum terjun ke lapangan itu juga sudah dilakukan rapid test

. Kalaupun ada yang reaktif, karena masa kerja PPDP itu hanya 1 bulan itu langsung kita ganti," papar Ilham.

Selain itu, KPU juga telah menyiapkan masker di setiap TPS untuk diberikan kepada masyarakat yang kedapatan tidak menggunakan masker. Jumlah masker yang disediakan mencapai 20% dari jumlah warga yang ada dalam daftar pemilih di tiap TPS.

Tidak hanya masker, KPU dikatakan oleh Ilham juga mengatur waktu kedatangan para pemilih yang bisa menggunakan hak pilihnya di TPS. Hal itu dilakukan untuk menghindari timbulnya kerumunan jumlah pemilih di TPS. Berdasarkan hasil simulasi yang dilakukan oleh KPU selama 5 jam, TPS mampu melayani hingga 325 pemilih.

"Kami akan atur melalui surat undangan C6 agar pemilih datang sesuai jam yang sudah ditentukan," tuturnya.

Ilham menjelaskan, KPU akan terus berupaya meningkatkan partisipasi pemilih saat Pilkada Serentak 2020 yang dilakukan di tengah pandemi covid-19. Beragam sosialiasi dan pendidikan pemilih terus digencarkan. KPU sedang merencakan membuat video dalam pemungutan dan penghitungan suara di TPS.

"Sudah kita atur sedemikian rupa, kampanye juga kita minta agar tidak turun ke lapangan. bisa disiarkan melalui media sosial," tegasnya.

Pada kesempatan yang sama anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) M Afifuddin mengungkapkan sejumlah kendala yang berpotensi muncul dalam hari pemungutan suara. Kendala tersebut berada di luar sisi-sisi teknis yang lebih banyak berhubungan dengan penerapan protokol kesehatan.

"Misalnya kalau kita lihat kemarin yang membuat agak lama pemilih masuk itu ternyata ketika dibagikan atau dipanggil itu kan dikasih sarung tangan. Oh itu membuat antriannya panjang. Kalau kita hitung 1 orang itu bisa minimal ini 2 menit di TPS," tutur Afifuddin.

Ia melanjutkan penyelenggara pemilu juga mengampanyekan ramah lingkungan. "Yang lain catatan kita, orang-orang disabilitas tuna netra itu enggak bisa, sarung tangan meski plastik itu tak bisa membaca template di TPS," imbuh Afifuddin.

Kendala lainnya, Bawaslu melihat potensi penyalahgunaan data pribadi yang tercatat dalam C6 atau undangan. Data ini bisa disalin dan di-print yang dikhawatirkan disalahgunakan untuk tujuan lain.

"Jadi tahapan-tahapan dipengaruhi dari sisi-sisi yang bukan dominannya penyelenggara. Dalam tanda kutip yang membuat repot, itu adalah di luar hal-hal teknis. Soal protokol kesehatan," pungkas Afifuddin. (P-2)