Warga Banyak Tolak Coklit karena Kurang Sosialisasi

PERKUMPULAN untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengaku tidak kaget mendengar informasi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau mengenai sejumlah warga menolak petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP). Penolakan terjadi saat pelaksanakan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020. 

Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini mengatakan semestinya masyarakat terlebih dahulu mendapatkan asupan pengetahuan yang cukup. Dengan begitu mereka memahami pentingnya semua tahapan pesta demokrasi yang akan berlangsung di tengah pandemi.

"Apa yang terjadi sesungguhnya sudah mampu kita prediksi sejak awal. Tidak di masa pandemi pun ada beberapa kelompok pemilih yang sulit dijangkau, salah satunya di perkebunan ataupun pabrik dan pusat industri," ujar Titi kepada Media Indonesia, Sabtu (25/7).

Ia mengatakan masyarakat tengah berhati-hati dalam menerima orang baru maupun petugas resmi. Hal ini menyangkut perlindungan diri terhadap penyebaran virus korona.

Oleh karena itu, lanjut Titi, untuk menyukseskan pilkada 2020 maka kolaborasi dan sinergisitas dengan semua pihak sangat diperlukan. Termasuk, mengambil bagian dalam mempromosikan penerapan protokol kesehatan yang dipraktikkan dengan disiplin ketat oleh jajaran penyelenggara. Tujuannya agar warga ataupun berbagai kelompok masyarakat tidak perlu khawatir dalam berinteraksi dengan jajaran peyelenggara.

"Sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada masyarakat untuk mengedukasi mereka bahwa justru pilkada ini bisa jadi alat evaluasi dari berbagai kebijakan daerah khususnya yang dijalankan petahana apakah sudah berjalan baik atau tidak," terangnya.

Titi menekankan partisipasi masyarakat, terutama di tengah pandemi, sangat diperlukan dalam pelaksanaan pilkada. KPU harus menjalin kerja sama erat dengan berbagai kementerian dan lembaga untuk memberikan dukungan sosialisasi pada KPU terkait pelaksanaan tahapan pilkada 2020.

"Khususnya pemerintah pusat melalui berbagai kementerian yang ada serta dinas-dinas terkait di daerah," katanya.

Mengatasi rasa khawatir dan was-was serta memberikan keyakinan pada urgensi pilkada untuk kepentingan masyarakat dan tata kelola pemerintahan daerah, adalah hal mendesak. Itu sebagai konsekuensi membuat keputusan menyelenggarakan pilkada di tengah pandemi.

"Optimalisasi oleh Kementerian Informasi dan Komunikasi serta lembaga penyiaran publik mutlak dioptimalkan. Sehingga semua pihak mendapatkan informasi yang benar dan akurat terkait kondisi dan perkembangan penyelenggaraan pilkada 2020," pungkas Titi. (P-2)