Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
TAHAPAN Pencocokan dan Penelitian (coklit) yang dilakukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (pantarlih) oleh Komisi Pemilihan Umum - Tangerang Selatan (KPU Tangsel) telah mencapai 97,1. Hal tersebut disampaikan Ketua KPU Tangsel M Taufik kepada wartawan, di Tangsel, Rabu ( 17/7).
Taufik juga mengajak seluruh warga dapat secara aktif mengecek nama mereka apakah sudah terdaftar atau belum dalam DPT. Untuk itu, ia meminta Warga dapat mengakses laman resmi KPU di www.cekdptonline kpu go id untuk melakukan pengecekan DPT.
Laman ini sudah dapat diakses sehingga memudahkan masyarakat dalam memastikan hak pilihnya pada Pilkada 27 November mendatang.
Baca juga : Coklit Pilkada DKI, Petugas Sambangi Kediaman Anggota Bawaslu Puadi
Terkait pencapaian Coklit Pantarlih ia mengapresiasi merupakan hasil kerja keras dan dedikasi seluruh petugas pantarlih dalam memastikan data pemilih yang akurat pada Pilkada Serentak Tahun 2024.
Ia mengutarakan sebanyak 19 kelurahan di Kota Tangsel telah menyelesaikan proses coklit secara 100 persen. 19 Kelurahan tersebut melanjutkan dengan proses pencermatan untuk memastikan tidak ada pemilih yang terlewat atau tercatat ganda.
"Proses pencermatan ini sangat penting untuk memastikan setiap warga yang berhak memilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)," kata M. Taufik.
Baca juga : Jelang Pilkada 2024, KPU Lakukan Coklit ke Suku Anak Dalam
Taufik mengutarakan KPU Kota Tangerang Selatan juga mengidentifikasi potensi adanya Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk lokasi khusus.
Langkah ini diambil untuk memastikan semua warga, termasuk yang berada di lokasi khusus, dapat menggunakan hak pilihnya dengan mudah.
Pada kesempatan sama, Kadiv Perencanaan Data dan Informasi KPU Kota Tangerang Selatan Widya Victoria menambahkan, meskipun secara umum proses coklit berjalan lancar, KPU Kota Tangsel menghadapi kendala dominan di pemukiman klaster-klaster elit.
Baca juga : PDIP Resmi Usung Tri Adhianto sebagai Bakal Calon Wali Kota Bekasi
Namun, berkat koordinasi yang baik dengan pihak lingkungan, RT, RW dan Kelurahan setempat, kendala tersebut dapat teratasi.
“Jadi kolaborasi amat penting menunjukan kerjasama semua pihak dalam memastikan kelancaran proses pemilu," pungkas Widya.
Dikatakan dukungan dan kerjasama yang baik sangat penting dalam mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. ia mengingatkan masyarakat untuk terus aktif dalam proses pemilu, mulai dari pengecekan DPT hingga menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara 27 November 2024. Untuk itu,warga Tangsel dapat menghubungi kantor KPU Kota Tangsel atau mengunjungi laman resmi KPU. Pihaknya siap memberikan informasi dan bantuan yang dibutuhkan untuk memastikan setiap warga dapat berpartisipasi dalam Pilkada Serentak Tahun 2024 dengan lancar.( Z-8)
Kelima isu tersebut juga menjadi akar berbagai pelanggaran etik penyelenggara pemilu.
pemilu nasional dan lokal dipisah, , siapa yang bakal memimpin daerah setelah masa jabatan kepala daerah Pilkada 2024 berakhir?
MAHKAMAH Konstitusi (MK) memutuskan bahwa mulai tahun 2029, pemilihan umum (pemilu) di Indonesia harus diselenggarakan secara terpisah antara pemilu nasional dan pemilu daerah.
Keputusan MK terkait PHPU kepala daerah pasca-PSU semestinya bisa memberikan kepastian hukum dan terwujudnya ketertiban di daerah.
Ketua KPU Mochammad Afifuddin mengusulkan agar ke depannya anggaran penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
DIREKTUR DEEP Indonesia, Neni Nur Hayati menilai Bawaslu tidak serius dalam menangani proses penanganan politik uang saat PSU Pilkada Barito Utara
"Dari segi teoretis dan data empiris, pemilu yang baru dilaksanakan ini justru merugikan kualitas demokrasi."
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024 di 24 daerah akan menimbulkan sejumlah konsekuensi.
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menyoroti kompleksitas Pemilu serentak atau yang berlangsung bersamaan, terutama dalam konteks pemilihan legislatif dan presiden
ANGGOTA Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia mengungkapkan Pemilu dan Pilkada serentak perlu ditinjau ulang. Ia menilai perlu dicari solusi terkait bagaimana pemilihan
Penyelenggaraan acara akan digelar pada Minggu, 2 Februari 2025, di Kalipepe Land, Boyolali dimulai pada pukul 17.00 WIB.
MOMEN pilkada yang sudah usai di berbagai daerah disebut harus jadi momentum kembali bersatunya berbagai pihak yang sempat saling berkontestasi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved