TNI-Polri Tidak Ada dalam Komite, Moeldoko: Peran Mereka Jelas

KEPALA Staf Kepresidenan, Moeldoko, mengungkapkan tidak adanya keterlibatan TNI dan Polri dalam struktur Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, lantaran sudah memiliki peran yang jelas.

Terutama, dalam menghadapi berbagai ancaman sebagaimana diatur Undang-Undang (UU) TNI Nomor 34 Tahun 2004 dan UU Polri Nomor 2 Tahun 2002.

"TNI dan Polri di dalam UU sudah jelas. TNI bisa menjalankan operasi militer selain perang. Jadi mau masuk atau tidak, begitu TNI diminta bantuan, mereka otomatis bergerak,” jelas Moeldoko, Kamis (23/7).

Baca juga: Jokowi Bentuk Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi

“Polisi juga demikian. Tugas dan fungsi itu melekat pada berbagai peran negara untuk mengatasu situasi," imbuhnya.

Terkait penugasan, TNI dan Polri bisa berada di bawah satuan tugas ekonomi dan kesehatan.

"Kalau penggunaannya untuk penyelesaian sektor kesehatan, satgas Pak Doni bisa meminta bantuan TNI-Polri. Bahkan di daerah, gubernur juga bisa meminta bantuan TNI-Polri untuk back up," pungkas Moeldoko.

Baca juga: Pembelian Pesawat Bekas Austria Bisa Timbulkan Masalah Baru

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo membentuk Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Pembentukan komite itu tertuang dalam peraturan pemerintah. Susunan komite diketuai Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Dalam komite tersebut, Kepala BNPB Doni Monardo ditugaskan sebagai Ketua Satgas Penanganan Covid-19. Sementara itu, Ketua Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional dijabat Wakil Menteri BUMN, Budi Gunawan Sadikin.(OL-11)