Headline
Presiden Trump telah bernegosiasi dengan Presiden Prabowo.
Presiden Trump telah bernegosiasi dengan Presiden Prabowo.
Warga bahu-membahu mengubah kotoran ternak menjadi sumber pendapatan
KEPALA Staf Kepresidenan, Moeldoko, mengungkapkan tidak adanya keterlibatan TNI dan Polri dalam struktur Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, lantaran sudah memiliki peran yang jelas.
Terutama, dalam menghadapi berbagai ancaman sebagaimana diatur Undang-Undang (UU) TNI Nomor 34 Tahun 2004 dan UU Polri Nomor 2 Tahun 2002.
"TNI dan Polri di dalam UU sudah jelas. TNI bisa menjalankan operasi militer selain perang. Jadi mau masuk atau tidak, begitu TNI diminta bantuan, mereka otomatis bergerak,” jelas Moeldoko, Kamis (23/7).
Baca juga: Jokowi Bentuk Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi
“Polisi juga demikian. Tugas dan fungsi itu melekat pada berbagai peran negara untuk mengatasu situasi," imbuhnya.
Terkait penugasan, TNI dan Polri bisa berada di bawah satuan tugas ekonomi dan kesehatan.
"Kalau penggunaannya untuk penyelesaian sektor kesehatan, satgas Pak Doni bisa meminta bantuan TNI-Polri. Bahkan di daerah, gubernur juga bisa meminta bantuan TNI-Polri untuk back up," pungkas Moeldoko.
Baca juga: Pembelian Pesawat Bekas Austria Bisa Timbulkan Masalah Baru
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo membentuk Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Pembentukan komite itu tertuang dalam peraturan pemerintah. Susunan komite diketuai Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Dalam komite tersebut, Kepala BNPB Doni Monardo ditugaskan sebagai Ketua Satgas Penanganan Covid-19. Sementara itu, Ketua Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional dijabat Wakil Menteri BUMN, Budi Gunawan Sadikin.(OL-11)
STAF Sumber Daya Manusia Polri (SSDM Polri) meluncurkan buku berjudul Policing in Indonesia.
Total ratusan paket disiapkan sebagai bentuk kepedulian Polri kepada masyarakat sekitar.
Jagung, menurut Arief, merupakan komoditas strategis nasional yang berperan penting dalam industri pangan.
Anggota Komisi I DPR RI Sarifah Ainun Jariyah mendesak Polri mengusut tuntas kasus kematian tidak wajar diplomat Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan.
KOMISI III DPR RI menyetujui pagu indikatif anggaran Polri Tahun 2026 sebesar Rp109,6 triliun dalam rapat kerja bersama DPR yang digelar pada Senin (7/7).
Wahyu memerinci penambahan anggaran tersebut. Mulai dari belanja pegawai Rp4,8 triliun.
Doni Mengibaratkan Covid-19 bagaikan malaikat pencabut nyawa, terutama bagi kelompok rentan, yaitu kalangan lanjut usia dan penderita penyakit penyerta atau komorbid.
Akselerasi PEN pada semester II ini didasari pada upaya pemerintah mengembalikan daya beli.
Kenapa Aceh menjadi provinsi paling miskin di Sumatera, padahal punya dana Otsus? Karena dananya tidak digunakan ke sektor pengungkit ekonomi
"Tidak ada pemangkasan atau pengurangan anggaran kesehatan, alokasinya tetap Rp87,55 triliun."
Dengan menjadikan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dan Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Rosan Roeslani sebagai wakil ketua Satgas Pemulihan Ekonomi
PEMKAB Ogan Komering Ilir (OKI) memberikan suntikan tambahan modal kepada 17.253 pelaku UMKM masing-masing sebesar Rp600 ribu untuk pemulihan ekonomi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved