NasDem Nilai Program Dana Desa Efektif

PIMPINAN Komisi V DPR RI dari Fraksi NasDem Syarif Abdullah Alkadrie memberi apresiasi atas kinerja kepala desa dalam membangun wilayah. Dana desa telah dialokasikan oleh pemerintah dan memberikan dampak besar dalam pembangunan desa.

“Kalau kita lihat dari keberhasilan desa sampai sekarang ini, karena adanya dana desa tersebut mempercepat pembangunan desa. Artinya kepala desa itu telah bekerja maksimal," kata Syarif Abdullah dalam keterangan tertulis yang diterima Media Indonesia, Kamis (16/7).

Syarif meminta Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi untuk meluruskan stigma negatif atas tuduhan penyimpangan dana desa di masyarakat. Menurutnya stigma penyimpangan dana desa dinilai kurang tepat. 

“Saya risih juga, padahal hanya sekian persen yang terjadi penyimpangan di aparatur pemerintah desa," ucapnya.

"Sebagian besar desa sudah merasakan pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan di desa”, ungkap Politikus Nasdem Dapil Kalbar ini.

Baca juga: KPK-Kemendes Teken MoU Pengawasan Dana Desa

Sebelumnya, pada Rapat Kerja Komisi V dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar, Komisi V meminta 3 kementerian tersebut untuk segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK RI sambil terus meningkatkan kualitas perencanaan dan pengawasan internal terhadap kinerja manajemen keuangan dan aset melalui audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya secara lebih ketat dan detail.

Syarif secara khusus menyoroti legalitas hasil laporan BPK sebagai lembaga pengawasan keuangan negara.

“Karena dikeluhkan juga oleh aparatur sebagai perpanjangan tangan bapak di daerah-daerah yang saya dapat, laporan BPK clear tetapi kemudian hari tetap ada persoalan-persoalan," ungkapnya.

Selanjutnya, Syarif menekankan pentingnya pembenahan sistem pengawasan keuangan untuk menghindari pemahaman yang berbeda-beda.

“Supaya sistem yang ada di kita ini, dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada," tuturnya.

Menurutnya, ada juga instansi yang mengaudit dirinya sendiri. Sehingga harus diperbaiki sistemnya.

Dalam Raker tersebut, Syarif juga menyoroti hasil kinerja ULP di Kementerian PUPR yang mendapat banyak keluhan dari pengusaha di lapangan.

“Banyak pengusaha merasa tidak fair, berkaitan dengan proses digugurkanya penawaran," pungkasnya.(OL-5)