KPU Ajak Pemilih Aktif Cek Mandiri

SENGKARUT daftar pemilih tetap (DPT) kerap kali menjadi objek gugatan pada sengketa pemilu. Guna meminimalkan kesalahan pada data pemilih dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengajak masyarakat mengecek sendiri data mereka. Ketua KPU Arief Budiman mengatakan pihaknya menyiapkan situs khusus yang bisa diakses masyarakat, yakni www.
lindungihakpilih.kpu.go.id.

“Pemilih bisa ke web tersebut dan mengecek apakah dirinya sudah ada di daftar pemilih atau belum, sampai nanti kita tetapkan sebagai daftar pemilih sementara,” ujar Arief dalam menghadiri peluncuran gerakan Klik Serentak yang bersamaan dengan dimulainya proses pencocokan dan penelitian data pemilih Pilkada 2020 di Gedung KPU RI, Jakarta, kemarin.

Selain masyarakat melakukan pengecekan mandiri untuk melindungi hak pilih mereka, petugas dari KPU dan Bawaslu daerah, ujar Arief, juga akan datang ke rumah-rumah. Mereka bertugas melakukan pencocokan dan penelitian daftar pemilih.

Apabila diketahui ada pemilih yang belum masuk daftar, akan dimasukkan ke daftar pemilih sementara dan selanjutnya ditetapkan menjadi daftar pemilih tetap (DPT). “DPT yang berisi daftar pemilih setiap tempat pemungutan suara (TPS). Kami mengingatkan kembali pada semua pihak agar ikut peduli dan berpartisipasi aktif dalam pemilihan Pilkada serentak 2020,” imbuh Arief.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Bawaslu Abhan menyampaikan tahapan pencocokan dan penelitian data pemilih yang ber- langsung pada 15 Juli sampai 13 Agustus 2020 merupakan tahapan krusial. Tujuannya memastikan kualitas data pemilih valid dan akuntabel.

Ia mengatakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menyerahkan sekitar 105 juta data penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) dan tambahan DP4 sekitar 500 ribu. Menurut Abhan, itu bukan data yang kecil karena persebarannya ada di 270 kabupaten/kota dan provinsi yang menyelenggarakan pilkada.

Dalam acara itu, turut hadir Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Mochammad Ardian Noervianto, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Muhammad, perwakilan Komisi Informasi Pusat, dan lem- baga swadaya masyarakat.

Kemendagri menyebut pencairan dana pilkada belum mencapai 100%. Padahal, kemarin merupakan tenggat pencairan oleh daerah.

Dari 270 daerah, tercatat sebanyak 140 daerah sudah sepenuhnya merampungkan transfer dana hibah ke KPUD. Kemudian, untuk Bawaslu, baru sebanyak 137 daerah yang telah mentransfer 100%.

Pengawasan DPD

Di tempat berbeda, Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono menyatakan komitmen DPD untuk mengawal dan mengawasi pelaksanaan pilkada 9 Desember mendatang. DPD bisa melakukan kontrol ke daerah pelaksana pilkada serentak berdampingan bersama Mendagri hingga KPU sebagai pelaksana.

“Fungsi kami kan memang melakukan pengawasan pilkada serentak di daerah. Pengawasan kami bersifat independen karena yang bertarung di pilkada mayoritas mewakili parpol, sementara kami bukan berasal dari parpol,” tutur Nono saat ditemui dalam kunjungan bersama ja jaran pimpinan DPD lain ke Kantor Media Group, di Jakarta, kemarin. (Uta/P-2)