Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
MUNCULNYA kontroversi pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP) berimbas pada dicopotnya Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Rieke Diah Pitaloka oleh Fraksi PDIP. Posisi Rieke akan digantikan anggota Komisi III Nurdin yang juga dari PDIP.
Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI Hendrawan Supratikno menjelaskan pergantian Rieke sebagai wakil ketua Baleg merupakan rotasi
biasa.
“Saya dengar hal yang sama (pergantian Rieke dari pimpinan Baleg DPR RI). Bisa dicek kepada pimpinan Baleg DPR atau pimpinan Fraksi PDIP DPR RI,” kata Hendrawan di Jakarta, kemarin.
Hendrawan menegaskan PDIP sering melakukan rotasi dalam fraksinya di DPR. Ia mencontohkan hal yang sama juga dialaminya saat dirotasi dari anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) menjadi anggota Baleg.
“Rotasi itu hal yang biasa,” pungkasnya.
Hendrawan juga menjelaskan penetapan pergantian pimpinan Baleg DPR dari Fraksi PDIP baru dilakukan pada pekan depan.
Sebelumnya, Rieke menjadi pimpinan Baleg DPR RI bersama Supratman Andi Agtas (Ketua Baleg DPR RI Fraksi Gerindra), Willy Aditya (Wakil Ketua Baleg Fraksi NasDem), Achmad Baidowi (Wakil Ketua Baleg Fraksi PPP), dan Ibnu Multazam (Wakil Ketua Baleg Fraksi PKB). Selain menjadi pimpinan Baleg, Rieke juga menjadi Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU HIP di Baleg DPR RI.
Berdasarkan informasi dari internal PDIP, sepak terjang Rieke mengusung RUU HIP membuat gerah mayoritas anggota. Pasalnya, sebagian besar fraksi pada awalnya tidak mengetahui materi rancangan, seperti rencana Pancasila diperas menjadi Trisila hingga Ekasila dengan substansi gotong-royong.
Sepak terjang Rieke dikabarkan mendapatkan dukungan dari anak Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, yakni Muhammad Prananda Prabowo untuk menggolkan RUU tersebut. Di partai, Prananda menjabat sebagai Ketua Bidang UMKM, Ekonomi Kreatif, dan Ekonomi Digital. (Uta/Ant/P-5)
Supratman menuturkan proses pembentukan undang-undang harus melalui mekanisme politik dengan persetujuan berbagai partai politik khususnya yang berada di legislatif.
INDONESIA merupakan negara dengan jumlah koperasi terbanyak di dunia. Perkembangan jumlah koperasi dan anggota koperasi dari 2013 hingga 2018 mengalami peningkatan signifikan.
PERGUARUAN tinggi dipastikan hanya menerima manfaat dari pengelolaan hasil tambang. Sementara, pengelolaannya bakal diserahkan kepada BUMN, BUMD dan swasta yang ditunjuk pemerintah
MESKI terus diganjal DPR selama 20 tahun, satu-satunya solusi pengesahan UU PPRT juga ada di tangan DPR.
KETUA Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda mengatakan bahwa pihaknya berencana membentuk Undang-Undang (UU) Politik dengan menggunakan metode Omnibus Law.
Badan Legislasi (Baleg) DPR akan menyepakati perubahan beleid itu untuk diambil keputusan tingkat satu.
Tujuh fraksi telah menyatakan menolak RUU Haluan Ideologi Pancasila masuk Prolegnas Prioritas 2021.
Perlu langkah preventif sejak pra dan proses perumusan dan perancangan yang juga merupakan tugas BPIP.
Seruan ANAK NKRI itu bertajuk aksi 1310 tentang menolak UU Ciptaker dan RUU Haluan Ideologi Pancasila atau HIP.
Sebagai perawatan atas dasar negara, sudah semestinya penguatan Pancasila menjadi keprihatinan bersama seluruh elemen bangsa.
Bila hanya mengubah judul tetapi tidak mengubah arah dan jangkauan pengaturan, RUU tidak perlu melalui kesepakatan Prolegnas kembali.
Pasalnya, hal itu keluar dari konteks aksi yang menuntut penghentuan pembahasan RUU HIP.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved