Headline
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
FRAKSI PDIP menggeser Rieke Diah Pitaloka dari posisinya sebagai Wakil Ketua Badan Legislasi DPR.
Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI Hendrawan Supratikno menepis kabar rotasi Rieke karena terkait pembahasan RUU Rancangan Ideologi Pancasila.
Rieke merupakan Ketua Panja RUU HIP yang banyak menuai kontroversi di publik.
"Rotasi biasa saja. Masa sidang yang lalu juga ada beberapa rotasi. Saya dirotasi dari BAKN ke Baleg," ujarnya kepada Mediaindonesia.com, Rabu, (8/7).
Anggota Komisi XI DPR itu membenarkan bahwa anggota Komisi III DPR RI FPDIP Nurdin akan menggantikan posisi Rieke di pimpinan Baleg. Penetapan pergantian pimpinan Baleg DPR dari Fraksi PDIP baru dilakukan pada pekan depan.
"Saya mendengar nama yang sama (Nurdin sebagai pengganti Rieke jadi pimpinan Baleg DPR RI)," ujarnya.
Baca juga: Titik Rawan RUU HIP
Baca juga: PDIP Optimistis Parpol Kembali Dukung Legislasi RUU HIP
Sebelumnya, Rieke menjadi pimpinan Baleg DPR RI bersama Supratman Andi Agtas (Ketua Baleg DPR RI Fraksi Gerindra), Willy Aditya (Wakil Ketua Baleg Fraksi NasDem), Achmad Baidowi (Wakil Ketua Baleg Fraksi PPP, dan Ibnu Multazam (Wakil Ketua Baleg Fraksi PKB).
Berdasarkan informasi dari internal PDIP, sepak terjang Rieke mengusung RUU HIP membuat gerah mayoritas anggota. Pasalnya, sebagian besar fraksi pada awalnya tidak mengetahui materi rancangan, seperti rencana Pancasila diperas menjadi Trisila hingga Ekasila dengan substansi gotong royong.
Sepak terjang Rieke dikabarkan mendapatkan dukungan dari anak Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yakni Muhammad Prananda Prabowo untuk menggolkan RUU tersebut. Di Partai, Prananda menjabat sebagai Ketua Bidang UMKM, Ekonomi Kreatif, dan Ekonomi Digital. (OL-8)
Pengamat Politik, Sugiyanto menilai isu pergantian sejumlah Ketua DPD PDIP yang dikaitkan dengan 'pemecatan' dinilai sebagai persepsi keliru publik.
Padahal proses pemberhentian sejumlah ketua DPD PDIP sesuai dengan apa yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Peraturan Partai.
“Anggota Partai atau kader partai yang terpilih dan ditetapkan menjadi Dewan Pimpinan Partai (DPP) dan Pengurus Partai tidak boleh rangkap jabatan struktural di atas ataupun bawahnya,"
Demokrat, kata Herman, sebagai partai penyeimbang ketika Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) menjabat. Demokrat resmi gabung ke pemerintah di penghujung periode kedua Jokowi.
Megawati Soekarnoputri terpilih sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) periode 2025-2030.
Titiek Soeharto ucapkan selamat atas terpilihnya kembali Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDIP dalam Kongres VI di Bali.
Baleg DPR RI resmi memulai pembahasan Rancangan Undang-Undang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (RUU BPIP) yang masuk Prolegnas 2025
KETUA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menyatakan, pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) kemungkinan lewat dari target selama tiga bulan.
(Baleg) DPR RI Bob Hasan menyebut surat usulan Forum Purnawirawan TNI yang mendesak pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming, belum memiliki dasar hukum.
Supratman menuturkan proses pembentukan undang-undang harus melalui mekanisme politik dengan persetujuan berbagai partai politik khususnya yang berada di legislatif.
INDONESIA merupakan negara dengan jumlah koperasi terbanyak di dunia. Perkembangan jumlah koperasi dan anggota koperasi dari 2013 hingga 2018 mengalami peningkatan signifikan.
PERGUARUAN tinggi dipastikan hanya menerima manfaat dari pengelolaan hasil tambang. Sementara, pengelolaannya bakal diserahkan kepada BUMN, BUMD dan swasta yang ditunjuk pemerintah
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved