Headline
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
KETUA DPP PDI Perjuangan (PDIP) yang juga Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyatakan pandemi covid-19 di Indonesia telah menguji sistem ketahanan nasional, termasuk di sektor kesehatan.
Evaluasianya adalah sektor ini masih diperlukan peningkatan yang signifikan.
"Khusus di bidang kesehatan, kita dapat merasakan bahwa ketahanan nasional masih perlu untuk ditingkatkan, baik dari sisi fasilitas kesehatan, maupun ketersediaan tenaga kesehatan," kata Puan Maharani dalam
Webinar Nasional IV Bulan Bung Karno 2020 yang diselenggarakan Badan Pendidikan dan Pelatihan Pusat PDIP, Selasa (30/6).
Temanya acara ini Politik Kesehatan Berdikari, yang juga dihadiri Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Menkes Letjen (Purn) Terawan Agus Putranto, Kepala BKKBN Hasto Wardoyo, dan Bupati Tapanuli Utara Nikson Nababan.
Puan menyatakan pembangunan kesehatan masyarakat harus dimulai dari pemenuhan gizi ibu hamil dan anak.
Asupan gizi yang baik dalam 1000 hari kehidupan, yaitu mulai dari kandungan sampai usia dua tahun, asupan gizi seimbang dalam keluarga, serta pola hidup bersih dan sehat.
"Pandemi covid-19 harusnya dapat menjadi momentum bagi setiap keluarga untuk menjaga, menjalankan pola kehidupan bersih dan sehat. Memastikan asupan gizi seimbang, sehingga dapat meningkatkan daya tahan tubuh, yang saat ini sangat bermanfaat dalam menangkal terjangkitnya covid-19," kata Puan.
Baca juga: Puan: Pelayanan Kesehatan Harus Dapat Menjangkau Seluruh Rakyat
Khusus karena sedang berada di tengah pandemi, maka masyarakat sebaiknya berdisiplin memakai masker, rajin mencuci tangan, dan menjaga jarak.
"Kita sendiri yang harus bisa menjaga tubuh kita sendiri, jika kita memang diwajibkan atau mengharuskan kita pergi ke luar rumah," katanya.
Kedua, politik kesehatan berdikari perlu diperkuat agar menghadirkan fasilitas kesehatan yang dapat diakses masyarakat, baik yang tinggal di kota maupun di desa. Maka perlu memperkuat formasi tenaga kesehatan di setiap rumah sakit dan puskesmas, plus industri nasional untuk peralatan rumah sakit, farmasi dan obat-obatan.
Ketiga, sistem jaminan kesehatan nasional yang memastikan bahwa seluruh rakyat Indonesia mendapatkan pelayanan kesehatan. Saat ini jaminan kesehatan Nasional diselenggarakan BPJS Kesehatan, dan diharap alokasi anggaran kesehatan tepat sasaran dan tepat manfaat.
Keempat, memperkuat kemampuan riset, inovasi dan industri nasional dalam memenuhi alat kesehatan, farmasi, obat-obatan, APD, serta sarana dan prasarana kesehatan lainnya. Puan mengaku pihaknya bersyukur, di tengah pandemi, sejumlah universitas telah berinovasi membuat ventilator portabel sendiri. Ke depan, Pemerintah harus membangun kekuatan industri di bidang kesehatan melibatkan BUMN dan swasta. "
Ini dalam memenuhi kebutuhan nasional," imbuhnya.
Sebagai Ketua DPR, Puan berjanji pihaknya akan menjalankan tugas konsitusionalnya dengan ikut memberikan perhatian yang sangat besar dalam membangun ketahanan nasional di bidang kesehatan.
Melalui fungsi anggaran, DPR ikut mencermati dan mempertajam kebijakan pemerintah dalam mengalokasikan anggaran kesehatan yang mencapai 5% dari APBN.
"Khususnya untuk memastikan rakyat Indonesia baik yang mampu maupun tidak mampu mendapatkan pelayanan kesehatan," pungkasnya. (A-2)
Makanan yang menjadi tren dan digemari anak muda biasanya tinggi gula dan gorengan dengan tepung mengandung advanced glycation end products (AGEs) yang merusak kolagen.
Sektor kesehatan di Indonesia kini memasuki fase baru dengan hadirnya teknologi pemindai PET/CT Biograph Vision Quadra di RS EMC Grha Kedoya.
Dorongan untuk hidup lebih sehat, lebih lama, dan lebih baik kembali digaungkan melalui ajang AIA Vitality Live 2025.
Berdasarkan data pada 2023, terungkap Kalimantan Barat hanya memiliki dua sistem MRI dengan jumlah penduduk mencapai 5 juta jiwa.
Memperingati Hari Kanker Paru-Paru Sedunia, sebuah seminar kesehatan bertajuk Kenali Kanker Paru Sejak Dini digelar.
Riskesdas 2018 menunjukkan bahwa 35,4% penduduk dewasa Indonesia mengalami obesitas, dengan angka tertinggi tercatat di DKI Jakarta (43,2%).
Pengamat Politik, Sugiyanto menilai isu pergantian sejumlah Ketua DPD PDIP yang dikaitkan dengan 'pemecatan' dinilai sebagai persepsi keliru publik.
Padahal proses pemberhentian sejumlah ketua DPD PDIP sesuai dengan apa yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Peraturan Partai.
“Anggota Partai atau kader partai yang terpilih dan ditetapkan menjadi Dewan Pimpinan Partai (DPP) dan Pengurus Partai tidak boleh rangkap jabatan struktural di atas ataupun bawahnya,"
Demokrat, kata Herman, sebagai partai penyeimbang ketika Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) menjabat. Demokrat resmi gabung ke pemerintah di penghujung periode kedua Jokowi.
Megawati Soekarnoputri terpilih sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) periode 2025-2030.
Titiek Soeharto ucapkan selamat atas terpilihnya kembali Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDIP dalam Kongres VI di Bali.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved