Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
JAKSA Agung ST Burhanuddin mendapatkan sejumlah pertanyaan mengenai rendahnya tuntutan tehadap dua terdakwa kasus penyiraman air keras terhadap penyidik KPK, Novel Baswedan yakni Rahmat Kadir Mahulette dan Ronny Bugis.
Mengenai isu yang menyedot perhatian masyarakat ini, ia mengaku akan melakukan evaluasi terhadap jaksa yang bertugas menanganinya. "Tuntutan atas kasus Novel juga menjadi evaluasi kami," katanya dihadapan Komisi III DPR saat menghadiri rapat dengar pendapat, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (29/7).
Menurut dia, pihaknya akan meminta penjelasan tim jaksa yang bertugas menuntut dua terdakwa dengan korban Novel Baswedsan. Namun ia tidak akan menghakimi jajarannya dengan tuntutan yang mereka buat hanya satu tahun penjara terhadap dua terdakwa kasus ini.
"Saya tidak menyalahkan jaksa. Biasanya jaksa menuntut berdasarkan fakta di persidangan," ujarnya.
Ia mengatakan landasan jaksa penuntut umum dalam perkara ini akan dimintai alasannya. Terlebih ketika hakim tidak menggunakannya dalam memberikan putusan.
"Kami juga akan seimbangkan dengan putusan pengadilannya. Kalau nanti jomplang dengan putusan hakim maka ada sesuatu di situ," pungkasnya.
Sebelumnya dalam rapat tersebut, sejumlah anggota komisi III menghujani pertanyaan terhadap Jaksa Agung ST Burhanuddin mengenai rendahnya tuntutan terhadap dua terdakwa kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan. Pasalnya hal itu sangat berbeda jauh bila dibandingkan dengan tuntutan dalam kasus serupa yang seluruhnya hampir di atas 3 tahun hingga 8 tahun penjara.
Hal itu seperti yang dipaparkan Anggota Komisi III DPR asal Fraksi PPP dan NasDem, Arsul Sani dan Taufi Basari. Keduanya meminga Jakda Agung supaya kasus yang mencuri perhatian publik ini dapat melahirkan keadilan. (OL-4)
Jaksa Agung ST Burhanuddin perintahkan pendataan barang sitaan kasus korupsi setelah ditemukan jaksa menggunakan aset sitaan, termasuk apartemen, untuk kepentingan pribadi.
Ada perbedaan penanganan dugaan korupsi rumah dinas DPRD Kota Banjar dan Kabupaten Indramayu.
Polda Metro Jaya akan melimpahkan berkas tersangka klaster pertama kasus tuduhan ijazah Jokowi. Proses penyidikan terus berjalan dengan profesional.
KEHADIRAN mantan Komisaris Utama Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dianggap dapat menjadi landasan Kejaksaan dalam penanganan perkara Korupsi Pertamina.
Refly mengaku baru dapat informasi bahwa saksi dan ahli meringankan itu dipanggil untuk diperiksa pada Selasa (20/1).
Mereka ialah mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Roy Suryo, Ahli Digital Forensik Rismon Hasiholan Sianipar, dan Dokter Tifauziah Tyassuma alias dokter Tifa.
Intimidasi tersebut merupakan bentuk nyata dari praktik pembungkaman terhadap daya kritis mahasiswa.
Kasus ini bermula saat DJ Donny melaporkan serangkaian teror fisik di rumahnya yang terjadi dalam waktu berdekatan.
Istana merespons adanya dugaan teror terhadap sejumlah kreator konten yang kerap mengkritik program pemerintah.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi meminta pihak kepolisian segera melakukan investigasi menyeluruh untuk mengungkap dalang di balik aksi intimidasi tersebut.
KEBEBASAN berpendapat di media sosial menjadi salah satu wujud nyata demokrasi di era digital.
Pihak dari pemerintah atau yang merasa diri bagian dan penguasa? Itulah yang harus diungkap oleh jajaran pemerintahan Prabowo Subianto. Mampukah mereka?
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved