KETUA Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY membahas Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) dengan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siroj.
Baca juga: Dianggap Gaduh, SBY Ditantang Buka-Bukaan Soal Bahaya RUU HIP
"Posisi Partai Demokrat secara tegas menolak pembahasan RUU HIP. Kami memiliki kesamaan cara pandang dengan teman-teman nahdiyin dan elemen masyarakat lainnya," kata AHY di Kantor PBNU Jakarta, Kamis (25/6).
AHY menuturkan, setidaknya ada empat alasan RUU HIP perlu ditolak.
Baca juga: Ganjar Pranowo Tegaskan PDIP juga Anti-PKI
Pertama, kehadiran RUU HIP jelas akan memunculkan ketumpangtindihan dalam sistem ketatanegaraan. Sebab ideologi Pancasila adalah landasan pembentukan konstitusi. Dan melalui RUU HIP justru diturunkan derajatnya untuk diatur oleh Undang Undang. Kalau RUU ini dianggap sebagai alat operasional untuk menjalankan Pancasila.
"Justru hal itu menurunkan nilai dan makna Pancasila," tegas AHY.
RUU ini berpotensi memfasilitasi hadirnya monopoli tafsir Pancasila yang selanjutnya berpotensi menjadi alat kekuasaan yang mudah disalahgunakan dan tidak sehat bagi demokrasi.
Baca juga: Soal RUU HIP, SBY Harap Jangan Sampai Ada Perpecahan Baru
Kedua, RUU HIP juga mengenyampingkan aspek historis, filosofis, dan sosiologis, di mana RUU ini tidak memuat TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Larangan Ajaran Komunisme/Marxisme sebagai konsideran dalam perumusan RUU HIP.
"Padahal, TAP MPRS tersebut merupakan landasan historis perumusan Pancasila, yang kemudian kita sepakati secara konsensus sebagai titik temu perbedaan di tengah kompleksitas ideologi dan cara pandang kebangsaan," jelas AHY.
Baca juga: PDIP Optimistis Parpol Kembali Dukung Legislasi RUU HIP
Ketiga, RUU HIP memuat nuansa ajaran sekularistik atau bahkan ateistik, sebagaimana tecermin dalam Pasal 7 ayat 2 RUU HIP yang berbunyi, "..Ciri Pokok Pancasila berupa trisila, yaitu: sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, serta ketuhanan yang berkebudayaan..".
"Hal ini mendorong munculnya ancaman konflik ideologi, polarisasi sosial-politik hingga perpecahan bangsa yang lebih besar," tambahnya.
Baca juga: Istana: Saat Ini, Pemerintah tak Akan Bahas RUU HIP
Keempat, adalah adanya upaya memeras Pancasila menjadi trisila atau ekasila sebagaimana tercantum dalam pasal 7 ayat (3), yang berbunyi "..Trisila sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terkristalisasi dalam ekasila, yaitu gotong-royong." Hal itu jelas bertentangan dengan spirit Pancasila yang seutuhnya," terangnya.
"Secara khusus, saya pun mengapresiasi PBNU yang secara konstruktif memberikan kritik dan pandangan dalam mengawal dan mengawasi proses politik legislasi di parlemen. Ini penting untuk diteruskan dan dilakukan dalam terciptanya demokrasi yang semakin matang. Partai Demokrat secara terbuka siap menjadi penyambung lidah umat dan fatwa para kiai se-nusantara untuk menjalankan politik kebangsaan yang sesuai dengan tuntunan nilai-nilai Ahlu Sunnah wal Jamaah (Aswaja)," terang AHY.
Baca juga: Giliran Adik Megawati Tolak RUU Haluan Ideologi Pancasila
Bagi Partai Demokrat, kata AHY, NU adalah garda terdepan perjuangan Islam yang moderat, dan nilai-nilai wasathiyyah ini sejalan dengan nilai-nilai perjuangan politik Partai Demokrat yang moderat dan nasionalis-religius.
"Insya Allah akan selalu istikamah menjadi partai tengah menjaga keseimbangan. Nilai-nilai itulah yang membuat adanya chemistry di antara PD dan NU. Semoga chemistry yang semakin kuat ini dapat terus dibangun untuk berkontribusi dalam memperjuangkan harapan dan hajat rakyat Indonesia," tandasnya.
Saat silaturahmi, AHY antara lain didampingi Sekjen PD Teuku Riefky Harsya, Bendahara Umum PD Renville Antonio. Sementara Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj antara lain didampingi Ketua PBNU bidang Dakwah dan Masjid Abdul Manan Ghani, Ketua PBNU bidang Hukum dan Perundang-Undangan Robikin Emhas. (X-15)
