Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
Di masa pandemi Covid-19 dan situasi belum stabil dalam penyesuaian tatanan kehidupan baru (new normal) berlangsung, Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel menyarankan agar kalangan dunia usaha harus memanfaatkan aktivitas sebaik mungkin dengan mengikuti protokol kesehatan. Menurutnya, hal ini tidak mudah dan berisiko tinggi, namun tidak ada pilihan lain, agar kegiatan ekonomi tidak mandek dan krisis berkepanjangan.
"Mau tidak mau, pelaku usaha harus beradaptasi dengan cara berpikir kreatif, dan berani melakukan shifting pola kerja baru di lingkup industri, maupun ruang publik," papar Rachmat saat memberikan Pengantar Seminar Live by InCore-Tax Maksi Trisakti, di Jakarta, baru-baru ini.
Wakil Ketua Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang) ini memaparkan, saat ini telah terjadi revolusi pasar yang signifikan, karena respons konsumen terhadap produk dan perdagangan, serta edukasi, telah berubah drastis. Dengan demikian pelaku usaha, eksekutif, dan legislatif, harus mencari solusi di era perubahan tersebut.
"National interest harus menjadi kata kunci bagi semua pihak dalam memafaatkan momentum besar menuju negara industri maju, berpenghasilan dan daya tahan tinggi menghadapi krisis," tandas politisi Partai Nasional Demokrat (NasDem) itu.
Pandemi dalam waktu singkat mengubah perilaku konsumen dari transaksi konvensional ke pola dalam jaringan (online). Rantai pasok berubah, kontak fisik antara produsen dan konsumen makin minim, tuntutan harga jual kian kompetitif, dan sistem transaksi pembayaran dituntut semakin ideal.
"Sudah saatnya para pelaku usaha, pemerintah, dan politikus mengubah mindset. Langkah sistematis harus dibangun, mulai dari evaluasi gaya kepemimpinan yang ada, hingga penguasaan pasar," pungkas legislator dapil Gorontalo itu. (RO/OL-10)
Hasbiallah Ilyas, meminta aparat penegak hukum transparan dalam penanganan kasus Fandi Ramadan, ABK Sea Dragon yang terancam hukuman mati dalam perkara 2 ton sabu.
Jaksa mendasarkan tuntutan mati karena Fandi dianggap bersalah tidak menolak atau memeriksa muatan kapal yang ternyata berisi sabu.
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menegaskan peradilan militer bukan ruang impunitas dalam sidang uji materi UU Peradilan Militer di Mahkamah Konstitusi.
Anggota Komisi IX DPR RI Asep Romy Romaya meminta pemerintah bertindak tegas terhadap perusahaan yang melanggar kewajiban pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) kepada para pekerjanya.
Wakil Ketua DPR RI, Prof. Sufmi Dasco Ahmad, menyerukan penundaan impor 105 ribu mobil pikap dari India untuk program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, memberikan klarifikasi tegas terkait informasi yang beredar di media sosial mengenai penutupan gerai Alfamart dan Indomaret.
Sandiaga menekankan bahwa tantangan ekonomi saat ini membutuhkan pengusaha muda yang memiliki agility (kelincahan) dan integritas tinggi.
Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan pentingnya semangat Indonesia Incorporated sebagai fondasi kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan.
Presiden Prabowo Subianto menerima audiensi sejumlah perwakilan pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) di kediaman pribadinya di Hambalang..
Sepanjang 2025, AI tidak hanya mengubah cara manusia bekerja dan berbisnis, tetapi juga melahirkan puluhan miliarder baru di dunia teknologi.
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap mempertahankan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta yang telah ditetapkan.
UPAH minimum provinsi atau UMP DKI 2026 akan diumumkan oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung hari ini (24/12). Ia menegaskan bahwa kenaikan UMP DKI 2026 dapat diterima banyak pihak
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved