Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo mengingatkan kepada daerah-daerah yang akan membuka aktivitas publik agar membuat tahapan ketat sebagai prakondisi dalam menerapkan kenormalan baru (new normal).
Presiden meminta agar penerapan protokol kesehatan di masyarakat disosialisasikan secara masif dan diawasi secara ketat untuk menghindari lonjakan kasus atau gelombang kedua wabah.
"Perlu prakondisi yang ketat. Yang paling penting sosialisasi kepada masyarakat juga harus masif. Sehingga saat kita masuk ke dalam tatanan normal baru, kedisiplinan warga itu sudah betul-betul siap dan ada," ujar Jokowi saat mengunjungi kantor Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Graha BNPB, Jakarta Timur, Rabu (10/6).
Arahan itu disampaikan Presiden kepada jajaran Gugus Tugas di pusat dan daerah serta para gubernur yang mengikuti secara virtual di kantor Gugus Tugas.
Presiden menyebut prakondisi berupa sosialisasi dan pendisiplinan terkait protokol kesehatan harus terus ditingkatkan di masyarakat. Terkait hal itu, Jokowi telah mengerahkan personel TNI dan Polri agar berada di pusat-pusat keramaian menggingatkan masyarakat soal penggunaan masker dan penerapan jaga jarak.
Baca juga: Wali Kota Pekanbaru Resmi Berlakukan New Normal
Terkait penentuan waktu pemberlakuan kenormalan baru, Presiden meminta daerah agar tidak salah dalam memutuskan kebijakan pembukaan aktivitas publik. Pembukaan aktivitas agar dikalkulasi berdasarkan basis epidemiologis, kepatuhan masyarakat menerapkan protokol kesehatan, dan kesiapan manajemen daerah dalam melakukan pengawasan wabah.
"Kapan timing-nya ini penting sekali. Ini harus tepat hitung-hitungannya berdasarkan data dan fakta lapangan yang ada. Saya ingatkan juga kepada daerah apabila sudah ingin memutuskan masuk ke normal baru, bicarakan dulu dengan Ketua Gugus Tugas, datanya seperti apa, pergerakannya seperti apa, fakta-faktanya seperti apa," ujar Jokowi.
"Perhatikan juga tingkat kepatuhan masyarakat, pastikan manajemen di daerah siap atau tidak melaksanakan. Kemudian juga hitung kesiapan daerah, dalam ini yang berkali-kali saya sampaikan dalam peengujian yang masif, pelacakan yang agresif, kesiapan fasilitas yang ada," pungkas Jokowi.(OL-5)
TOKOH suku Dayak, Panglima Jilah, mempertanyakan nasib pembangunan Dayak Center di Ibu Kota Nusantara (IKN), yang pernah dijanjikan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
Dokter mengingatkan orang tua untuk melengkapi imunisasi anak minimal dua pekan sebelum mudik Lebaran.
Memahami perbedaan mendasar antara Super Flu, Influenza, dan Covid-19 bukan hanya soal ketenangan pikiran, tetapi juga tentang ketepatan penanganan medis untuk mencegah komplikasi serius.
GURU Besar Ilmu Kesehatan Anak Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya, Dominicus Husada, menilai penularan virus Nipah tidak sebesar kasus covid-19 yang menjadi pandemi.
Secara sederhana, zoonosis adalah penyakit infeksi yang ditularkan dari hewan vertebrata ke manusia.
Ia menjelaskan, salah satu langkah pencegahan yang dilakukan adalah melakukan vaksinasi untuk kepada masyarakat.
Bencana banjir di Sumatra memicu kritik terhadap respons pemerintah. Sosok almarhum Achmad Yurianto kembali dikenang atas perannya sebagai juru bicara pemerintah saat pandemi Covid-19.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved