Headline
Tidak ada solusi militer yang bisa atasi konflik Israel-Iran.
Para pelaku usaha logistik baik domestik maupun internasional khawatir peningkatan konflik Timur Tengah.
PRESIDEN Joko Widodo mengingatkan kepada daerah-daerah yang akan membuka aktivitas publik agar membuat tahapan ketat sebagai prakondisi dalam menerapkan kenormalan baru (new normal).
Presiden meminta agar penerapan protokol kesehatan di masyarakat disosialisasikan secara masif dan diawasi secara ketat untuk menghindari lonjakan kasus atau gelombang kedua wabah.
"Perlu prakondisi yang ketat. Yang paling penting sosialisasi kepada masyarakat juga harus masif. Sehingga saat kita masuk ke dalam tatanan normal baru, kedisiplinan warga itu sudah betul-betul siap dan ada," ujar Jokowi saat mengunjungi kantor Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Graha BNPB, Jakarta Timur, Rabu (10/6).
Arahan itu disampaikan Presiden kepada jajaran Gugus Tugas di pusat dan daerah serta para gubernur yang mengikuti secara virtual di kantor Gugus Tugas.
Presiden menyebut prakondisi berupa sosialisasi dan pendisiplinan terkait protokol kesehatan harus terus ditingkatkan di masyarakat. Terkait hal itu, Jokowi telah mengerahkan personel TNI dan Polri agar berada di pusat-pusat keramaian menggingatkan masyarakat soal penggunaan masker dan penerapan jaga jarak.
Baca juga: Wali Kota Pekanbaru Resmi Berlakukan New Normal
Terkait penentuan waktu pemberlakuan kenormalan baru, Presiden meminta daerah agar tidak salah dalam memutuskan kebijakan pembukaan aktivitas publik. Pembukaan aktivitas agar dikalkulasi berdasarkan basis epidemiologis, kepatuhan masyarakat menerapkan protokol kesehatan, dan kesiapan manajemen daerah dalam melakukan pengawasan wabah.
"Kapan timing-nya ini penting sekali. Ini harus tepat hitung-hitungannya berdasarkan data dan fakta lapangan yang ada. Saya ingatkan juga kepada daerah apabila sudah ingin memutuskan masuk ke normal baru, bicarakan dulu dengan Ketua Gugus Tugas, datanya seperti apa, pergerakannya seperti apa, fakta-faktanya seperti apa," ujar Jokowi.
"Perhatikan juga tingkat kepatuhan masyarakat, pastikan manajemen di daerah siap atau tidak melaksanakan. Kemudian juga hitung kesiapan daerah, dalam ini yang berkali-kali saya sampaikan dalam peengujian yang masif, pelacakan yang agresif, kesiapan fasilitas yang ada," pungkas Jokowi.(OL-5)
Kaesang Pangarep mengeklaim akan banyak tokoh besar yang bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) jika dirinya kembali terpilih sebagai ketua umum.
Kaesang Pangarep memastikan sang ayah, Presiden ke-7 RI Joko Widodo, tidak akan mendaftar sebagai calon ketua umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) 2025.
LANGKAH Presiden ke-7 RI Joko Widodo untuk menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dipastikan pupus setelah Kaesang Pangarep mencalonkan diri.
Diyakini ketua umum PSI di masa mendatang tidak jauh dari keluarga Jokowi.
Presiden Prabowo Subianto membubarkan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) yang dibentuk pada era pemerintahan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo.
Proses verifikasi masih berlangsung dan ditargetkan rampung hingga 3 Juli 2025, sementara pengumuman DPT dijadwalkan pada 10 Juli 2025.
KEPALA Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Ishaq Iskanda, Sabtu (21/6) mengatakan Tim Terpadu Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan (Sulsel) menemukan satu kasus suspek Covid-19.
Peneliti temukan antibodi mini dari llama yang efektif melawan berbagai varian SARS-CoV, termasuk Covid-19.
HASIL swab antigen 11 jemaah Haji yang mengalami sakit pada saat tiba di Asrama Haji Sukolilo Surabaya, menunjukkan hasil negatif covid-19
jemaah haji Indonesia untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap gejala penyakit pascahaji. Terlebih, saat ini ada kenaikan kasus Covid-19.
Untuk mewaspadai penyebaran covid-19, bagi jamaah yang sedang batuk-pilek sejak di Tanah Suci hingga pulang ke Indonesia, jangan lupa pakai masker.
Masyarakat harus selalu waspada serta selalu menjaga pola hidup sehat bersih (PHBS).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved