Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo mengingatkan kepada daerah-daerah yang akan membuka aktivitas publik agar membuat tahapan ketat sebagai prakondisi dalam menerapkan kenormalan baru (new normal).
Presiden meminta agar penerapan protokol kesehatan di masyarakat disosialisasikan secara masif dan diawasi secara ketat untuk menghindari lonjakan kasus atau gelombang kedua wabah.
"Perlu prakondisi yang ketat. Yang paling penting sosialisasi kepada masyarakat juga harus masif. Sehingga saat kita masuk ke dalam tatanan normal baru, kedisiplinan warga itu sudah betul-betul siap dan ada," ujar Jokowi saat mengunjungi kantor Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Graha BNPB, Jakarta Timur, Rabu (10/6).
Arahan itu disampaikan Presiden kepada jajaran Gugus Tugas di pusat dan daerah serta para gubernur yang mengikuti secara virtual di kantor Gugus Tugas.
Presiden menyebut prakondisi berupa sosialisasi dan pendisiplinan terkait protokol kesehatan harus terus ditingkatkan di masyarakat. Terkait hal itu, Jokowi telah mengerahkan personel TNI dan Polri agar berada di pusat-pusat keramaian menggingatkan masyarakat soal penggunaan masker dan penerapan jaga jarak.
Baca juga: Wali Kota Pekanbaru Resmi Berlakukan New Normal
Terkait penentuan waktu pemberlakuan kenormalan baru, Presiden meminta daerah agar tidak salah dalam memutuskan kebijakan pembukaan aktivitas publik. Pembukaan aktivitas agar dikalkulasi berdasarkan basis epidemiologis, kepatuhan masyarakat menerapkan protokol kesehatan, dan kesiapan manajemen daerah dalam melakukan pengawasan wabah.
"Kapan timing-nya ini penting sekali. Ini harus tepat hitung-hitungannya berdasarkan data dan fakta lapangan yang ada. Saya ingatkan juga kepada daerah apabila sudah ingin memutuskan masuk ke normal baru, bicarakan dulu dengan Ketua Gugus Tugas, datanya seperti apa, pergerakannya seperti apa, fakta-faktanya seperti apa," ujar Jokowi.
"Perhatikan juga tingkat kepatuhan masyarakat, pastikan manajemen di daerah siap atau tidak melaksanakan. Kemudian juga hitung kesiapan daerah, dalam ini yang berkali-kali saya sampaikan dalam peengujian yang masif, pelacakan yang agresif, kesiapan fasilitas yang ada," pungkas Jokowi.(OL-5)
PENGAMAT komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai peluang Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka untuk maju pada Pilpres 2029 sangat kecil.
Jokowi menegaskan komitmennya untuk aktif membesarkan PSI sebagai partai yang solid dan berjangkauan luas.
Presiden RI ke-7, Joko Widodo menegaskan dukungan dan harapan besarnya terhadap Partai Solidaritas Indonesia (PSI) usai memberikan motivasi langsung dalam Rakernas
PRESIDEN ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) buka suara terkait namanya yang dikaitkan dengan kasus dugaan korupsi kuota haji yang menyeret mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas.
Akademisi Rocky Gerung mendatangi Polda Metro Jaya untuk memberikan keterangan sebagai ahli yang dihadirkan pihak Roy Suryo dalam perkara dugaan ijazah palsu Jokowi.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak segera memanggil Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.
Memahami perbedaan mendasar antara Super Flu, Influenza, dan Covid-19 bukan hanya soal ketenangan pikiran, tetapi juga tentang ketepatan penanganan medis untuk mencegah komplikasi serius.
GURU Besar Ilmu Kesehatan Anak Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya, Dominicus Husada, menilai penularan virus Nipah tidak sebesar kasus covid-19 yang menjadi pandemi.
Secara sederhana, zoonosis adalah penyakit infeksi yang ditularkan dari hewan vertebrata ke manusia.
Ia menjelaskan, salah satu langkah pencegahan yang dilakukan adalah melakukan vaksinasi untuk kepada masyarakat.
Bencana banjir di Sumatra memicu kritik terhadap respons pemerintah. Sosok almarhum Achmad Yurianto kembali dikenang atas perannya sebagai juru bicara pemerintah saat pandemi Covid-19.
Termometer perlu disterilisasi untuk membunuh kuman dan bakteri jika digunakan pada banyak orang.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved