Pemulihan Ekonomi Harus Transparan, Jokowi Colek KPK

PRESIDEN Joko Widodo menegaskan program Pemulihan Ekonomi Nasional harus dilaksanakan secara hati-hati, transparan dan akuntabel.

Untuk menjamin hal tersebut, ia pun meminta Jaksa Agung, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Lembaga Kebijaka Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk turut serta melakukan pendampingan program.

"Jika diperlukan KPK juga bisa dilibatkan untuk memperkuat sistem pencegahan," ujar Jokowi saat memimpin rapat terbatas, Rabu (3/6).

Ia menekankan Pemulihan Ekonomi Nasional harus benar-benar memberi manfaat nyata kepada para pelaku usaha terutama yang bergerak di sektor padat karya.

"Mereka harus tetap mampu beroperasi. Ini penting untuk mencegah terjadinya pemutusan huhungan kerja yang masif dan mampu mempertahankan daya beli para pekerja, para karyawan. Kita harus hati-hati sekali untuk industri padat karya karena sektor ini menampung tenaga kerja yang sangat banyak. Guncangan pada sektor ini akan berdampak pada para pekerja dan tentu saja ekonomi warga," tutur presiden.(OL-5)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Siti Retno Wulandari