Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Kumpulan Berita DPR RI
PERSIAPAN penyelenggaraan Pilkada terus dimatangkan. Komisi II DPR RI rencananya menggelar rapat membahas rasionalisasi anggaran Pilkada 2020 pada Rabu (3/6).
"Iya, nanti jam 13.00 WIB," kata Wakil Ketua Komisi II Saan Mustopa, Rabu (3/6).
Politikus Partai NasDem itu mengungkapkan, rasionalisasi anggaran Pilkada 2020 bakal dibahas bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tiito Karnavian, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
"Rapat nanti juga akan dihadiri oleh gugus tugas membahas soal anggaran," ujar dia.
Baca juga: Kepala Daerah Wajib Pahami Kenormalan Baru
KPU bakal membahas tambahan anggaran penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020. Penambahan anggaran penting di tengah pandemi covid-19 (korona).
"Besok (Rabu, 3 Juni 2020) kita bahas anggaran di DPR," kata Komisioner KPU Ilham Saputra, Selasa (2/6).
KPU meminta tambahan anggaran Rp535,9 miliar. Jumlah itu bakal dialokasikan untuk membeli alat pelindung diri (APD) bagi petugas pemilu. (A-2)
Penetapan lima Anggota Dewan Komisioner OJK periode 2026-2031 harus menjadi momentum penguatan kualitas pengawasan sektor jasa keuangan.
KETUA DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa pihaknya saat ini memilih untuk fokus pada urusan kesejahteraan rakyat dan sinergi program pemerintah dibandingkan Pilpres 2029.
Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa keselamatan jemaah haji Indonesia harus menjadi prioritas utama di tengah kondisi geopolitik Timur Tengah yang kian memanas.
Komisi XI DPR RI telah menetapkan Friderica Widyasari Dewi sebagai Ketua OJK, Rabu (11/3).
Anggota Komisi VI DPR RI Nurdin Halid menyatakan rapat pembahasan pembangunan gerai serta pembentukan Koperasi Desa Merah Putih ditunda.
Pada tahun anggaran 2026, IPDN akan mendapatkan penambahan alokasi dana dari APBN melalui bantuan Presiden RI.
PEMBAHASAN Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) kembali masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026.
POLITIK uang atau money politics di Indonesia telah menjadi masalah sistemis yang merusak kualitas demokrasi dan mengancam integritas pemilu.
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
MENYIKAPI wacana kembalinya Pilkada ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulawesi Selatan segera menyusun langkah antisipasi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved