Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
Komisi Pemilihan Umum (KPU) melaporkan kebocoran data daftar jumlah pemilih tetap KPU ke Bareskrim Polri. Laporan yang dilayangkan pada Kamis, (28/5) tersebut dijelaskan Kabagpenum Mabes Polri Kombes Ahmad Ramadhan telah disampaikan namun masih berkas yang diserahkan masih harus dilengkapi.
"Syarat formilnya belum lengkap jadi hari ini harus dilengkapi," ujarnya, Jumat (29/5).
Berkas dokumen yang dilaporkan KPU tersebut belum dikengkapi dengan surat tugas pimpinan KPU termasuk hasil terjemahan media sosial. Pada hari ini, Jumat (29/5), berkas tersebut rencananya akan segera dilengkapi yang kemudian menjadi laporan resmi di Bareskrim Pori.
"Surat tugas dari pimpinan KPU dan hasil terjemahan media sosial tidak dibawa. Maka hari ini direncanakan KPU datang kembali ke Bareskrim Polri untuk membuat laporan polisi." ungkapnya.
Baca juga: KPU Resmi Lapor Polisi soal Penyebaran Data DPT Pemilu 2014
Sebelumnya akun @underthebreach mengungkap, peretas mengancam akan membocorkan data informasi warga serupa sebanyak 200 juta. Dalam unggahannya peretas menyebutkan data yang dijualnya dapat digunakan untuk registrasi nomor telepon atau menambang data nomor telepon dari Indonesia.
Data-data tersebut dalam bentuk file PDF yang didapatkan dari KPU. Dalam gambar lainnya, terdapat dokumen berlogo KPU dengan keterangan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014.
Dokumen berisi nomor KK, KTP, nama pemilih, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan, serta alamat. Bahkan peretas menampilkan sejumlah folder dengan nama kecamatan maupun kabupaten/kota di Yogyakarta. (A-2)
Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya profesionalisme, persatuan, dan kedekatan dengan rakyat dalam tubuh TNI dan Polri
KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak menyebut Presiden Prabowo menekankan evaluasi berkelanjutan dan peningkatan kinerja TNI-Polri demi rakyat.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Lemahnya fungsi pengawasan dinilai menjadi titik krusial yang menghambat keberhasilan agenda reformasi Polri
Presiden Prabowo Subianto memberikan pengarahan kepada jajaran TNI dan Polri dalam rapat pimpinan (rapim) yang digelar di Istana Kepresidenan, Senin (9/2).
SEJUMLAH kementerian dan lembaga negara membahas penguatan moderasi beragama.
Operator seluler tidak hanya bertarung melawan ancaman siber konvensional, tetapi juga mulai menghadapi risiko operasional baru akibat adopsi teknologi mutakhir.
Inggris berupaya memperkuat hubungan dagang sekaligus berbagi pengalaman dan teknologi keamanan siber guna mendukung transformasi digital Indonesia.
Ransomware-as-a-service kini menjadi model bisnis baru di dunia kejahatan digital.
Para taruna-taruni sebagai calon insan siber masa depan didorong untuk memahami pentingnya integritas dan tanggung jawab publik
Penguatan teknologi AI dan cyber defense ini tidak hanya penting dalam konteks pertahanan militer, tapi juga mendukung ketahanan pangan
Percakapan aktivis atau pegiat media sosial seperti Ferry Irwandi bukan tugas dan fungsi pokok dari TNI.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved