Headline
Gaikindo membeberkan penyusutan penjualan mobil di Tanah Air.
Gaikindo membeberkan penyusutan penjualan mobil di Tanah Air.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) melaporkan kebocoran data daftar jumlah pemilih tetap KPU ke Bareskrim Polri. Laporan yang dilayangkan pada Kamis, (28/5) tersebut dijelaskan Kabagpenum Mabes Polri Kombes Ahmad Ramadhan telah disampaikan namun masih berkas yang diserahkan masih harus dilengkapi.
"Syarat formilnya belum lengkap jadi hari ini harus dilengkapi," ujarnya, Jumat (29/5).
Berkas dokumen yang dilaporkan KPU tersebut belum dikengkapi dengan surat tugas pimpinan KPU termasuk hasil terjemahan media sosial. Pada hari ini, Jumat (29/5), berkas tersebut rencananya akan segera dilengkapi yang kemudian menjadi laporan resmi di Bareskrim Pori.
"Surat tugas dari pimpinan KPU dan hasil terjemahan media sosial tidak dibawa. Maka hari ini direncanakan KPU datang kembali ke Bareskrim Polri untuk membuat laporan polisi." ungkapnya.
Baca juga: KPU Resmi Lapor Polisi soal Penyebaran Data DPT Pemilu 2014
Sebelumnya akun @underthebreach mengungkap, peretas mengancam akan membocorkan data informasi warga serupa sebanyak 200 juta. Dalam unggahannya peretas menyebutkan data yang dijualnya dapat digunakan untuk registrasi nomor telepon atau menambang data nomor telepon dari Indonesia.
Data-data tersebut dalam bentuk file PDF yang didapatkan dari KPU. Dalam gambar lainnya, terdapat dokumen berlogo KPU dengan keterangan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014.
Dokumen berisi nomor KK, KTP, nama pemilih, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan, serta alamat. Bahkan peretas menampilkan sejumlah folder dengan nama kecamatan maupun kabupaten/kota di Yogyakarta. (A-2)
PRESIDEN Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi) Mirah Sumirat mengaku prihatin atas kejadian 35 anggota DPRD Purwakarta menerima bantuan subsidi upah (BSU).
mutasi besar-besaran perwira Polri seharusnya menjadi momentum untuk melakukan pembenahan menyeluruh
Mutasi sejumlah perwira tinggi Polri tertuang dalam surat telegram Nomor:ST/1764/VIII/KEP./2025, per tanggal 5 Agustus 2025.
Polri membantah kabar yang menyebutkan adanya upaya untuk menggeledah rumah Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Ardiansyah, sebagaimana beredar di media sosial.
Ketika penegakan hukum tertutup dari sorotan publik dan keluarga korban tidak memperoleh kejelasan, maka kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum berisiko tergerus.
Polri dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) menandatangani nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama (PKS) untuk meningkatkan sinergisitas, di Jakarta, Senin (4/8).
Pengukuhan ini menandai keterlibatan Palu dalam jaringan nasional keamanan siber, bersama 43 TTIS dari pelbagai instansi pusat dan daerah.
Kementerian Komunikasi dan Digital kemudian memblokir PeduliLindungi.id pada 21 Mei 2025.
Bank DKI selaku Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jakarta bidang perbankan memiliki tanggung jawab pada nasabah yang tidak sedikit jumlahnya.
Kemenko PMK mengungkapkan berdasarkan kerja sama dengan LinkedIn, terdapat 15 profesi yang diprediksi akan berkembang pesat di Indonesia pada 2025.
TDO mendorong kolaborasi sektor publik dan swasta sehingga adopsi Travel Rule dapat segera dilakukan.
Transformasi digital membawa peluang besar bagi bisnis lantaran ekonomi digital Indonesia diproyeksikan mampu tumbuh hingga US$360 miliar pada tahun 2030.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved