Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo memimpin rapat terbatas secara telekonferensi dengan jajarannya untuk membahas percepatan penanganan pandemi covid-19 di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu (27/5).
Dalam rapat terbatas tersebut, Presiden memberikan tiga arahan terbaru bagi para menteri maupun Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.
Dalam arahan pertamanya, Presiden meminta jajarannya mengendalikan arus balik agar tidak terjadi sirkulasi bolak-balik dalam penyebaran virus korona yang berpotensi untuk memunculkan gelombang kedua, utamanya di wilayah Jabodetabek.
"Karena saya melihat, data terakhir tadi pagi, tren untuk R0 maupun Rt dari DKI Jakarta sudah di bawah 1 sehingga ini perlu terus kita tekan agar lebih menurun lagi," kata Presiden.
Kedua, Kepala Negara ingin agar Gugus Tugas dan kementerian juga fokus kepada provinsi dengan kasus baru yang cukup tinggi. Di Jawa misalnya, Presiden secara khusus meminta agar Provinsi Jawa Timur diberikan dukungan penuh, terutama yang berkaitan dengan kesiapan rumah sakit rujukan dan rumah sakit darurat.
Baca juga :Presiden: Tambah Pasukan di Daerah dengan Penularan Tinggi
"Ini Pak Menteri Kesehatan juga Ketua Gugus Tugas betul-betul saya minta, Jawa Timur menjadi perhatian. Kemudian juga yang berkaitan dengan percepatan pengujian sampel, pelacakan untuk yang terpapar (Covid-19) di Jawa Timur betul-betul dilakukan langkah-langkah pengendalian. Termasuk juga provinsi yang lain di luar Jawa yang penambahannya masih cukup tinggi yaitu di Sulawesi Selatan, di Kalimantan Selatan, di Sumatera Selatan, di Papua, di NTB," jelasnya.
Adapun dalam arahan ketiganya, Presiden meminta agar target pengujian spesimen dapat dikejar. Untuk diketahui, dalam beberapa rapat terbatas sebelumnya Presiden meminta agar dilakukan uji spesimen Covid-19 sebanyak 10.000 per hari.
"Kemudian yang ketiga, saya minta target uji spesimen 10.000 per hari yang sudah saya berikan target beberapa bulan yang lalu agar ini dikejar sehingga betul-betul ada sebuah kecepatan," pungkasnya. (RO/OL-2).
Saat ditanya lebih lanjut soal Menteri ESDM Arifin Tasrif yang akan digantikan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Presiden enggan menjawab kabar tersebut.
Ade Irfan juga menyampaikan bahwa saat ini sejumlah kementerian sudah mengatur jadwal perpindahan ASN ke IKN.
Jokowi telah memenuhi janjinya untuk berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) sebelum HUT Ke-79 RI. Kehadiran Presiden Jokowi di IKN sekaligus mengawasi langsung penyelesaian pembangunan IKN.
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menerima kunjungan kerja Grand Syekh Al Azhar, Imam Akbar Ahmed Al Tayeb, di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (9/7).
Silfester membantah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyokong KPU dan Mahkamah Konstitusi selama Pemilu 2024.
Penambahan kerugian negara bisa terjadi atas beberapa temuan baru. Salah satunya yakni data tambahan dari auditor.
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
PENGAMAT komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai peluang Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka untuk maju pada Pilpres 2029 sangat kecil.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved