DPP Partai Demokrat menganggap pernyataan Dewan Pakar Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Teddy Gusnaidi sebagai pembelaan frustrasi.
"Sebenarnya saya malas menanggapi pembelaan frustasi dari pendukung pemerintah yang cacat logika," kata Kepala Bakomstra DPP Partai Demokrat Ossy Dermawan di Jakarta, Sabtu (16/5).
Dewan Pakar Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Teddy Gusnaidi. (Twitter @TeddyGusnaidi)
Baca juga: Soal Iuran BPJS, Dewan Pakar PKPI Minta AHY Salahkan SBY
Cacat logika pertama, menyalahkan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait penaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Ossy memaparkan, BPJS adalah kebijakan SBY yang prorakyat. "Bila sekarang berubah menjadi tidak prorakyat, kenapa jadi SBY yang salah? Kenapa kebijakan BPJS jadi kebijakan tidak prorakyat? Karena pemerintah membebankan akibat dari salah urus BPJS kepada rakyat dengan cara menaikkan iuran. Kalau ada kebijakan yang tidak disukai rakyat, pembelaan yang paling mudah adalah menyalahkan masa lalu. Menyalahkan masa lalu merupakan tanda frustrasi akibat ketidakmampuan menyelesaikan masalah," kata dia.
Baca juga: Iuran BPJS Kesehatan Naik, Menkes: Penyesuaian
Cacat logika kedua, meminta Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menurunkan kelas BPJS Kesehatan miliknya.
Ossy menegaskan, pandemi virus korona atau covid-19 tidak saja menyerang kaum miskin namun juga sudah merambah ke golongan menengah.
Fakta telah terjadi PHK dan pengangguran di golongan menengah menandakan golongan menengah sekarang ini sangat rentan untuk turun kelas ke golongan near poor.
Baca juga: KPK Pastikan BPJS Kesehatan Defisit karena Pemborosan
Melalui akun Twitter, AHY sudah menyampaikan penaikan iuran BPJS bukanlah satu-satunya solusi untuk mengatasi defisit BPJS. Pemerintah dengan berbagai sumber daya yang dimiliki sebenarnya bisa memilih berbagai kebijakan yang tepat di tengah kesulitan rakyat saat ini.
Kami menyayangkan kenaikan tarif BPJS ditengah wabah Covid-19. Masyarakat sedang membutuhkan fasilitas jaminan kesehatan, sementara pandemi jg menciptakan peningkatan pengangguran & angka kemiskinan. Masyarakat ibarat sudah jatuh, tertimpa tangga pula.
— Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) (@AgusYudhoyono) May 14, 2020
"Solusi yang disampaikan AHY di antaranya pembenahan tata kelola BPJS dan realokasi anggaran, utamanya infrastruktur untuk menutup defisit BPJS. Jika nanti ekonomi sudah membaik, pembangunan infrastruktur tentu bisa kembali digalakkan," ujarnya.
Penaikan iuran BPJS Kesehatan di masa ekonomi sulit, lanjut dia, serta merta membebani masyarakat.
"Sebenarnya, kebijakan kenaikan iuran BPJS tersebut bisa saja dijalankan ketika kondisi ekonomi normal, namun Partai Demokrat memandang kurang bijak jika dijalankan saat ini ketika ekonomi sulit akibat wabah covid-19," ucap dia.
Intinya, kata Ossy, pengelolaan negara dan pengambilan keputusan pemerintah tidak boleh disamakan dengan pengelolaan perusahaan yang hanya memerhatikan untung-rugi. "Dibutuhkan kebijakan (wisdom) dan empati yang besar dalam melihat kondisi rakyatnya. A state is not a company," tegas dia.
Sebelumnya, Dewan Pakar Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Teddy Gusnaidi menilai sosok yang perlu dipersalahkan dalam penaikan iuran BPJS Kesehatan adalah mantan Presiden SBY.
"Kalau mau salahkan, ya silahkan @AgusYudhoyono salahkan @SBYudhoyono, karena UU BPJS lahir di rezim SBY bukan di rezim Jokowi. Yang terjadi sekarang ini adalah bagian dari UU BPJS. Mari kita lihat apa kritik Agus ke pemerintahan SBY," cuit Teddy dalam akun Twittter @TeddyGusnaidi.
Sehingga, dia mempertanyakan kritik Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) terhadap penaikan iuran BPJS Kesehatan.
"Ya kalau anaknya @SBYudhoyono Gak mampu bayar BPJS kelas I atau kelas II, pindah aja ke kelas III, atau ikut BPJS PBI (Penerima Bantuan Iuran). Karena yang naik itu iuran kelas I dan II. Simpel toh.. @AgusYudhoyono." (X-15)
