Soal Iuran BPJS, Dewan Pakar PKPI Minta AHY Salahkan SBY

DEWAN Pakar Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Teddy Gusnaidi menilai sosok yang perlu dipersalahkan dalam penaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan adalah mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Baca juga: Iuran BPJS Kesehatan Naik, Menkes: Penyesuaian

"Kalau mau salahkan, ya silahkan @AgusYudhoyono salahkan @SBYudhoyono, karena UU BPJS lahir di rezim SBY bukan di rezim Jokowi. Yang terjadi sekarang ini adalah bagian dari UU BPJS. Mari kita lihat apa kritik Agus ke pemerintahan SBY," cuit Teddy dalam akun Twittter @TeddyGusnaidi.  

Sehingga, dia mempertanyakan kritik Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) terhadap penaikan iuran BPJS Kesehatan.

"Ya kalau anaknya @SBYudhoyono Gak mampu bayar BPJS kelas I atau kelas II,  pindah aja ke kelas III, atau ikut BPJS PBI (Penerima Bantuan Iuran). Karena yang naik itu iuran kelas I dan II.  Simpel toh..  @AgusYudhoyono."

Baca juga: KPK Pastikan BPJS Kesehatan Defisit karena Pemborosan

Menurut Teddy, rakyat miskin sama sekali tidak dirugikan atas penaikan iuran BPJS.

Dewan Pakar Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Teddy Gusnaidi. (Twitter @TeddyGusnaidi)

Sebab, imbuh dia, yang naik adalah iuran BPJS Kesehatan kelas 1 dan kelas 2. Adapun untuk kelas 3 tidak naik dan yang gratis tetap gratis.

"Artinya.. yang teriak-teriak iuran BPJS naik menyulitkan orang miskin adalah orang2 mampu yang tidak mau berbagi dengan orang miskin, tapi berlindung di balik orang miskin. Yang keberatan iuran BPJS Kesehatan naik, bukan orang miskin, tapi orang mampu yang kikir."

Baca juga: NasDem Desak Pemerintah Kaji Ulang Penaikan Iuran BPJS

Sebelumnya, dalam akun Twitter @AgusYudhoyono, AHY menyayangkan penaikan iuran BPJS. "Kami menyayangkan kenaikan tarif BPJS ditengah wabah Covid-19. Masyarakat sedang membutuhkan fasilitas jaminan kesehatan, sementara pandemi jg menciptakan peningkatan pengangguran & angka kemiskinan. Masyarakat ibarat sudah jatuh, tertimpa tangga pula."

Menurut AHY, penaikan iuran bukanlah satu-satunya solusi mengatasi defisit yang dialami BPJS Kesehatan. "Kita paham, BPJS Kesehatan terus alami defisit. Kenaikan iuran hanya slh satu cara kurangi defisit. Ada cara lain: tata kelola BPJS Kesehatan menjadi kunci. Audit peserta BPJS perlu dievaluasi agar masyarakat yg paling membutuhkan bisa diprioritaskan utk mendapatkan manfaatnya."

AHY menambahkan, BPJS Kesehatan dibuat agar negara hadir dalam menjaga kualitas kesehatan rakyat. Terutama di tengah krisis kesehatan dan tekanan ekonomi saat ini. "Kita harus prioritaskan jaminan kesehatan untuk masyarakat. (X-15)