Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
SINYAL rekonsiliasi antara Megawati Soekarnoputri - Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) semakin mencuat usai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat itu menuliskan mimpinya pulang kampung bersama Megawati dan Presiden Joko Widodo di Twitter.
Wacana rekonsiliasi itu sudah dimulai sejak pertemuan Ketua Tim Pemenangan Pemilu PDIP Puan Maharani dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Anak Megawati dan SBY itu bertemu di Plataran Senayan, Minggu, 18 Juni 2023.
"Kalo saya meyakini dan optimis tidak akan pernah ada jalan buntu karena semuanya itu kan tentu harus pada timing yg tepat," ujar Puan di Stadion Utama GBK, Kamis (22/6).
Baca juga : Tanggapi Mimpi SBY, Jokowi : Itu Kerja Sama Membangun Negara
Puan turut mengamini apa yang menjadi mimpi SBY bisa segera menjadi kenyataan.
Baca juga : Ratusan Simpatisan Jokowi Beralih Dukung Prabowo
"Tapi yang pasti apa yang saya dan Mas AHY lakukan ini merupakan salah satu jalan pembuka untuk bisa menuju sampai kesitu. Insya Allah bisa menjadi kenyataan, saling menjemput, dijemput, bahkan kemudian disambut oleh presiden ke-8," sambung Ketua DPP PDIP itu.
Meski begitu, Puan mengatakan yang terpenting dari tahun politik ini adalah bagaimana pelaksanaan pesta demokrasi Pemilu 2024 berjalan sebaik-baiknya.
"Adem ayem seperti yang selalu saya katakan berjalan jujur dan adil. Sehingga nanti ini merupakan pesta. Pesta itu kan harusnya gembira, tidak terpecah belah tidak ada saling memecah persatuan dan kesatuan," imbuhnya. (MGN/Z-8)
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meluruskan pemahaman mengenai sistem politik Indonesia. Ia menguraikan sistem presidensial yang dianut Indonesia.
KETUA Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa partainya tidak mengambil posisi sebagai oposisi terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dinamika pembahasan revisi Undang-Undang Pemilihan Umum memasuki fase baru menyusul mencuatnya perdebatan mengenai syarat pembentukan fraksi di DPR.
Partai politik yang melenggang ke Senayan harus memiliki keterwakilan yang utuh di setiap pos kerja DPR.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi mengaburkan prinsip supremasi sipil, karena Polri berpotensi menjadi subordinat kepentingan politik sektoral.
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Meskipun kemarahan publik meningkat pasca kematian Alex Pretti di Minneapolis, Partai Demokrat menghadapi hambatan besar untuk membatasi pendanaan ICE.
WAKIL Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) mengatakan politik harus bisa bermanfaat untuk rakyat.
Aktivis hingga influencer menyampaikan 17+8 tuntutan usai aksi unjuk rasa beberapa hari terakhir ini.
Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra membantah tudingan yang menyebutkan partai sebagai dalang dari ramainya isu ijazah palsu Jokowi
ANGGOTA Komisi VI DPR Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron menilai usulan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara diisi oleh kantor-kantor Kementerian BUMN patut dipertimbangkan
Demokrat tidak dalam menolak putusan MK dan telah menyiapkan sejumlah opsi untuk kemudian dibawa ke pertemuan antar partai politik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved