Headline
Pemerintah belum memastikan reshuffle Noel.
PERNYATAAN Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang akan melanjutkan program pro rakyat era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dinilai pakar politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Ridho Al Hamdi sebagai pernyataan yang biasa.
Pernyataan itu sekaligus menyatakan di era pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) program pemerintah sebelumnya tidak diteruskan alias berubah.
"Itu pernyataan yang biasa dulu seperti itu juga pada saat perubahan pemerintahan. Ini menunjukan era Jokowi tidak melanjutkan agenda SBY dulu. Karena biasanya setiap pemimpin ingin meninggalkan legacy nama dan itu adalah idenya," ungkapnya, Sabtu (15/7).
Baca juga : Tak Perlu Takut dengan Visi Perubahan
Selain itu di balik pernyataannya AHY ingin mengajak publik mengingat kembali berbagai kebijakan yang dibangun oleh SBY dan menyematkan bahwa dirinya layak mendampingi Anies Baswedan sebagai calon wakil presiden (cawapres)
Baca juga : AHY: Waktu Sumber Daya Paling Berharga, Pengumuman Cawapres Harus Cepat
"Artinya ini memang mau membawa publik mengingat kembali kepada kebijakan pro rakyat sebelumnya. Dan ini adalah perang narasi,” tuturnya.
Dia juga menekankan dalam politik dibutuhkan upaya membangun citra seluas mungkin bagi siapa pun dalam rangka membangun simpati publik. Publik pun mayoritas sudah terlalu jenuh dengan pemerintah sekarang yang begitu memaksa dan minim partisipasi publik.
"Pernyataan itu memang demikian dan mencitrakan kepada publik butuh perubahan dan terobosan dan kebijakan produk hukumnya," tukasnya. (Z-8)
Kehadiran Ibas menjadi puncak dari perayaan kegiatan yang bertujuan mempromosikan potensi pariwisata bahari di tanah kelahirannya tersebut.
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi membagikan momen bersama Presiden Prabowo Subianto, Presiden ke-6 RI Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY), hingga Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh
Istana telah siap menyelenggarakan Upacara HUT ke-80 RI. Peringatan hari kemerdekaan itu diharapkan menjadi momentum mengenang jasa pahlawan.
Undangan peringatan HUT Ke-80 Kemerdekaan RI untuk para mantan Presiden RI sedang dalam proses finalisasi,
PRESIDEN ke-7 RI, Joko Widodo tidak bersedia menjawab siapa tokoh atau orang besar di balik persoalan ijazah miliknya yang terus berproses dan menjadi polemik di tengah masyarakat.
Kenapa Jokowi melakukan itu? Kenapa dia malah membuka front pertempuran politik dan menambah musuh baru? Panikkah dia?
Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra membantah tudingan yang menyebutkan partai sebagai dalang dari ramainya isu ijazah palsu Jokowi
ANGGOTA Komisi VI DPR Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron menilai usulan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara diisi oleh kantor-kantor Kementerian BUMN patut dipertimbangkan
Demokrat tidak dalam menolak putusan MK dan telah menyiapkan sejumlah opsi untuk kemudian dibawa ke pertemuan antar partai politik.
AKSI protes besar-besaran terkait penggerebekan imigrasi di Los Angeles menjadi ujian serius bagi kepemimpinan Gubernur California Gavin Newsom.
GUBERNUR California Gavin Newsom menuntut Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth membatalkan pengerahan Garda Nasional di Los Angeles.
Kegiatan pembinaan dari Demokrat mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk UMKM, yang terlihat dari tingginya peminat program tersebut.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved