Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PERNYATAAN Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang akan melanjutkan program pro rakyat era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dinilai pakar politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Ridho Al Hamdi sebagai pernyataan yang biasa.
Pernyataan itu sekaligus menyatakan di era pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) program pemerintah sebelumnya tidak diteruskan alias berubah.
"Itu pernyataan yang biasa dulu seperti itu juga pada saat perubahan pemerintahan. Ini menunjukan era Jokowi tidak melanjutkan agenda SBY dulu. Karena biasanya setiap pemimpin ingin meninggalkan legacy nama dan itu adalah idenya," ungkapnya, Sabtu (15/7).
Baca juga : Tak Perlu Takut dengan Visi Perubahan
Selain itu di balik pernyataannya AHY ingin mengajak publik mengingat kembali berbagai kebijakan yang dibangun oleh SBY dan menyematkan bahwa dirinya layak mendampingi Anies Baswedan sebagai calon wakil presiden (cawapres)
Baca juga : AHY: Waktu Sumber Daya Paling Berharga, Pengumuman Cawapres Harus Cepat
"Artinya ini memang mau membawa publik mengingat kembali kepada kebijakan pro rakyat sebelumnya. Dan ini adalah perang narasi,” tuturnya.
Dia juga menekankan dalam politik dibutuhkan upaya membangun citra seluas mungkin bagi siapa pun dalam rangka membangun simpati publik. Publik pun mayoritas sudah terlalu jenuh dengan pemerintah sekarang yang begitu memaksa dan minim partisipasi publik.
"Pernyataan itu memang demikian dan mencitrakan kepada publik butuh perubahan dan terobosan dan kebijakan produk hukumnya," tukasnya. (Z-8)
Lima menteri turut tergugat, yakni Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri ATR/BPN, Menteri ESDM, dan Menteri Investasi dan Hilirisasi.
SBY menyatakan bahwa kendali kepemimpinan Partai Demokrat sepenuhnya berada di tangan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Partai Demokrat yang sebelumnya sempat menolak usulan Pilkada tak langsung kini mengubah haluan dan setuju atas hal tersebut.
Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya selidiki laporan Partai Demokrat terkait hoaks yang menyeret SBY. Empat akun medsos dipolisikan atas fitnah korupsi dan status tersangka.
Laporan Partai Demokrat tersebut teregistrasi dengan nomor: LP/B/97/I/2026/SPKT/Polda Metro Jaya.
Demokrat menyatakan keberatan mendalam karena merasa dirugikan secara institusi maupun nama baik tokoh sentral partai.
WAKIL Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) mengatakan politik harus bisa bermanfaat untuk rakyat.
Aktivis hingga influencer menyampaikan 17+8 tuntutan usai aksi unjuk rasa beberapa hari terakhir ini.
Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra membantah tudingan yang menyebutkan partai sebagai dalang dari ramainya isu ijazah palsu Jokowi
ANGGOTA Komisi VI DPR Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron menilai usulan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara diisi oleh kantor-kantor Kementerian BUMN patut dipertimbangkan
Demokrat tidak dalam menolak putusan MK dan telah menyiapkan sejumlah opsi untuk kemudian dibawa ke pertemuan antar partai politik.
AKSI protes besar-besaran terkait penggerebekan imigrasi di Los Angeles menjadi ujian serius bagi kepemimpinan Gubernur California Gavin Newsom.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved