Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Presiden Ma’ruf Amin menegaskan dirinya tidak setuju dengan usulan Kementerian Agama untuk memperbolehkan salat iedul fitri di masjid maupun lapangan. Menurut Wapres, kegiatan ibadah yang mengumpulkan banyak orang harus dilarang selama pandemi Covid-19 belum mereda.
“Prinsip dari Wapres tentang salat ied di masa pandemi sudah dikemukakan pada ratas kabinet selasa 12 Mei kemarin. Larangan salat ied berjemaah, baik di masjid atau lapangan tetap dilarang sepanjang bahaya pandemi Covid-19 belum mereda,” kata Juru Bicara Wapres Masduki Baidowi ketika dihubungi, Rabu (13/5).
Baca juga: Polisi Berikan Bansos kepada Napi Asimilasi
Beberapa waktu lalu, Menteri Agama Fachrul Razi sempat melontarkan wacana pelonggaran pembatasan rumah ibadah. Hal senada dikatakan Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid yang menyebutkan masyarakat di zona hijau boleh salat berjemaah seperti biasa.
Lebih lanjut, Wapres menyebutkan, berdasarkan fakta di lapangan, wabah Covid-19 sampai saat ini belum mereda. “Bahkan muncul klaster baru di berbagai daerah seperti yang dilaporkan oleh para gubernur dalam ratas,” ungkapnya.
Oleh karena itu, Wapres menekankan dua hal penting dalam penanganan wabah Covid-19 ini. Pertama, terus maksimalkan pelaksanaan PCR test untuk mencapai target nasional 10 ribu/hari.
”Sampai saat ini target 10 ribu/hari itu belum tercapai karena berbagai kendala. Maka, kendala-kendala itu mesti segera diatasi dengan cara yang kompak, bergotong-royong dari berbagai lini/sektor pemerintahan, swasta serta inisiatif yang bagus dari masyarakat,” ujar Wapres.
Baca juga: Wacana Pemerintah Longgarkan PSBB Dinilai Tidak Tepat
Kemudian, Wapres juga meminta masyarakat meningkatkan kedisiplinan dalam melaksanakan physical distancing di berbagai lini. Berhasil tidaknya bangsa ini mengatasi Covid-19 ini sangat tergantung pada kedisiplinan masyarakat dalam melaksanakan kebijakan mengatasi Covid-19 ini.
“Termasuk dalam pelaksanaan ibadah seperti salat berjamaah harus tetap dilaksanakan di rumah,” pungkasnya. (OL-6)
Safaruddin menyoroti perlunya aturan komprehensif yang mampu menjawab perbedaan beban kerja hakim di berbagai wilayah Indonesia.
Laporan pengaduan akan terus menumpuk dan berpotensi menghambat kinerja pengawasan KY.
Hingga akhir 2025 terdapat kekosongan 10 formasi hakim, masing-masing empat di kamar pidana, satu di kamar perdata, tiga di kamar TUN pajak, serta dua Hakim Adhoc HAM.
Maqdir pun mempertanyakan relevansi keterangan Liyanto, yang dinilai tidak mengetahui secara langsung tujuan pengiriman dana yang dipersoalkan dalam dakwaan.
Total ada lima kasus yang diurus, yakni sengketa lahan di Bali dan Jakarta Timur, Depok, Sumedang, Menteng, serta Samarinda.
KPK sudah menyita sejumlah aset milik Nurhadi. Barang-barang itu dipakai untuk pembuktian dan pemulihan kerugian negara.
Ia menjelaskan, salah satu langkah pencegahan yang dilakukan adalah melakukan vaksinasi untuk kepada masyarakat.
Bencana banjir di Sumatra memicu kritik terhadap respons pemerintah. Sosok almarhum Achmad Yurianto kembali dikenang atas perannya sebagai juru bicara pemerintah saat pandemi Covid-19.
Termometer perlu disterilisasi untuk membunuh kuman dan bakteri jika digunakan pada banyak orang.
DALAM beberapa minggu terakhir, rumah sakit dan klinik di wilayah Jabodetabek mencatat peningkatan signifikan pasien dengan gejala flu yang mirip covid-19.
KEPALA Biro Komunikasi dan Persidangan Kemenko PMK, Budi Prasetyo, mengatakan pemerintah berencana pola penanganan tuberkulosis (Tb)) akan dilakukan secara terpadu seperti covid-19.
MENTERI Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengusulkan data program keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) dilaporkan secara rutin seperti laporan covid-19 pada saat pandemi lalu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved