Headline
Pemerintah tetapkan 1 Ramadan pada Kamis, 19 Februari 2026.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo menjadikan pandemi virus korona atau covid-19 sebagai momentum evaluasi sektor kesehatan Indonesia. Ia ingin jajarannya menghitung kembali potensi di dalam negeri yang belum maksimal.
"Dalam situasi saat ini kita bisa melihat dan menghitung lagi potensi di dalam negeri yang belum terkelola dengan maksimal, yang belum kita bangun dan manfaatkan secara baik. Sebagai contoh, apa yang terjadi di sektor kesehatan, industri farmasi," kata Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Kamis (30/4).
Baca juga: Mudik Karena ada Kepentingan Mendesak? Boleh, Ini Syaratnya
Ia menyebut 95% obat di Indonesia masih impor. Hal yang sama juga terjadi pada alat-alat kesehatan. "Alat-alat kesehatan, ada tidak? Apa yang bisa kita produksi sendiri dan apa saja yang kita beli dari negara lain? Sekarang terlihat semuanya" tegasnya.
Baca juga: 739 Pasien Positif Covid-19 Dirawat di RSD Wisma Atlet
Dia juga mengkritisi rasio tenaga medis seperti dokter, perawat, dan petugas laboratorium. Ia mempertanyakan apa tenaga medis saat ini cukup untuk mengatasi pandemi covid-19.
"Lalu bagaimana dengan tenaga medis, rasio dokter, rasio dokter spesialis, perawat, apa cukup menghadapi situasi seperti saat ini? Negara kita juga mempunyai berbagai persoalan di sektor kesehatan. Kita punya beberapa penyakit berbahaya menular yang perlu penanganan khusus seperti TBC," imbuhnya.
Selain itu, Jokowi juga mengevaluasi ketersediaan rumah sakit di Tanah Air. Ia menyebut, Indonesia menjadi negara dengan penderita Tuberkulosis (TBC) banyak.
"Fasilitasnya, tempat tidurnya, cukup atau tidak? Coba lihat misalnya TBC. Indonesia merupakan negara nomor 3 yang masih memiliki penyakit menular ini. Tiga besar dunia yg memiliki penderita TBC adalah India, Tiongkok, dan Indonesia," ujar dia. (X-15)
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
PERNYATAAN Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi mengenai wacana revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau revisi UU KPK menuai kritik dan terkesan cuci tangan oleh ICW
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Abdullah mengaku tidak sepakat dengan pernyataan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi soal revisi UU KPK
Jokowi diminta jangan sekadar mencari muka menyetujui pengembalian Undang-Undang No.19/2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi atau UU KPK Lama.
Memahami perbedaan mendasar antara Super Flu, Influenza, dan Covid-19 bukan hanya soal ketenangan pikiran, tetapi juga tentang ketepatan penanganan medis untuk mencegah komplikasi serius.
GURU Besar Ilmu Kesehatan Anak Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya, Dominicus Husada, menilai penularan virus Nipah tidak sebesar kasus covid-19 yang menjadi pandemi.
Secara sederhana, zoonosis adalah penyakit infeksi yang ditularkan dari hewan vertebrata ke manusia.
Ia menjelaskan, salah satu langkah pencegahan yang dilakukan adalah melakukan vaksinasi untuk kepada masyarakat.
Bencana banjir di Sumatra memicu kritik terhadap respons pemerintah. Sosok almarhum Achmad Yurianto kembali dikenang atas perannya sebagai juru bicara pemerintah saat pandemi Covid-19.
Termometer perlu disterilisasi untuk membunuh kuman dan bakteri jika digunakan pada banyak orang.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved