NasDem Penerapan PSBB Sebaiknya Libatkan TNI

PARTAI Nasional Demokrat (NasDem) menilai pemerintah bisa melibatkan TNI sebagai tenaga bantuan keamanan, selama penerapan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Hal itu diungkapkan anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Willy Aditya, yang melihat peran penanganan virus korona (covid-19) oleh gugus tugas masih belum optimal.

“Di Jakarta, kita lihat angkutan publik masih padat. Tidak terjadi physical distancing. Jalanan malah lebih ramai. Padahal seruan work from home belum dicabut. Ini bukan PSBB namanya, tapi “santai-santai bae” orang Palembang bilang,” ujar Willy, Selasa (7/4).

Belum efektifnya penerapan physical distancing di Jakarta, tecermin dari banyaknya warga yang memilih beraktivitas dalam kerumunan. Willy berharap dengan ditetapkannya PSBB di Ibu Kota, kerumunan warga semakin berkurang.

“Kemarin saya dengar sejumlah orang di Bendungan Hilir ditangkap polisi, karena mengadakan kumpul-kumpul. Tetapi hari ini orang berkerumun di mana-mana. Di jalanan, stasiun, pasar. Ini kontradiktif,” imbuh Willy.

Dia menambahkan arus mudik juga terus berlangsung di berbagai daerah. Misalnya Garut, Jawa Barat, lebih dari 2.500 orang tiba dari Jakarta sampai 3 April kemarin. Di Ciamis bahkan tercatat 18 ribu pemudik 5 April kemarin. Jika hal ini terus terjadi, pemudik akan menjadi ODP.

Di sisi lain, Willy melihat peran TNI dalam upaya penanganan covid-19 juga belum optimal. Padahal TNI adalah entitas dengan kelengkapan infrastruktur dan sistem komando yang jelas. Dia pun meminta pemerintah melibatkan TNI secara penuh dalam gugus tugas penanganan covid-19. Apalagi TNI juga mempunyai operasi militer selain perang (OMSP).

Dalam konteks penanganan Covid-19, TNI bisa dioptimalkan di berbagai sektor. Berdasarkan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, wujud dari OMSP seperti membantu tugas pemerintah daerah, membantu Polri dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat.

Dengan peran dan fungsi yang dimiliki, lanjut Willy, TNI bisa mengambil peran untuk mengatasi masalah distribusi alat pelindung diri (APD), yang hingga saat ini masih dievaluasi. Bahkan, TNI juga dapat merekomendasikan pabrik garmen dan tekstil untuk memproduksi segala kebutuhan APD bagi tenaga medis.(OL-11)