Gerindra Yakin Lewati Ambang Batas Parlemen 7%

WACANA kenaikan ambang batas parlemen atau parliamentary  threshold (PT) menjadi 7% mendapat berbagai respons partai politik. Meski belum menentukan sikap, Partai Gerindra yakin melewati PT 7% itu dengan mudah.

Rasa percaya diri itu dikemukakan Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, kemarin. Pasalnya, dari pemilu sebelumnya, Gerindra selalu di atas 7%.

"Gerindra optimistis bisa melampaui 7%. Tapi kita juga dalam demokrasi mempertimbangkan berbagai aspek, ada partai-partai yang kemarin tidak lolos 4%, tapi ada pemilihnya yang tentuk tidak bisa kita abaikan," ujarnya.

Wacana kenaikan ambang batas parlemen disampaikan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dalam pertemuannya dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di Kantor DPP Partai Golkar, Senin (9/3). NasDem dan Golkar sepakat mengusulkan kenaikan PT sebesar 7% dan mempertahankan ambang batas pencalonan presiden sebesar 20%.

Namun, pandangan berbeda dilontarkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Menurut PKS, penerapan PT sebesar 7% akan mengurangi peran partai dalam melakukan keterwakilan kepada rakyat.

"Mengapa tidak terwakili karena akan terlalu banyak partai yang tidak mencapai ambang batas itu. Jangankan 7%, 6% saja masih sulit," tutur politikus PKS Hidayat Nur Wahid.

Hidayat melihat bila mengacu ke Pemilu 2019, hanya tiga partai yang memperoleh suara sebesar 7%. Sebaliknya, Wakil Ketua MPR itu menyarankan PT yang ideal sebesar 5%. "Kalau 5% itu nanti akan memungkinkan keterwakilan yang lebih luas," pungkasnya.

Mengenai president threshold, Hidayat menyarankan untuk diturunkan menjadi 15%.

Senada dengan Hidayat, Sekretaris Fraksi PPP DPR RI Achmad Baidowi menilai PT yang tinggi akan berdampak banyak suara rakyat yang hilang dalam pemilu. Baidowi menilai PT 4% merupakan yang ideal.

"Itu hak mereka memutuskan sikap politik khususnya terkait dengan usulan angka PT 7%. Namun, PPP mengingatkan kenaikan angka PT akan menambah suara hangus terbuang sia-sia," kata Baidowi di Jakarta, kemarin.

Bila tetap dipaksakan, kata Baidowi, aspirasi masyarakat yang disalurkan melalui partai politik tidak bisa diteruskan ke parlemen. (Uta/Ant/P-5)