Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa pengacara PDIP Donny Tri Istiqomah dalam kasus suap yang menjerat mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan caleg PDIP Harun Masiku. Penyidik komisi mengonfirmasi percakapan dalam ponsel yang disita penyidik kepada Donny.
"Penyidik memperdalam terkait dengan konfirmasi percakapan yang ada di bukti elektronik. Jadi memang mengkroscek bukti percakapan yang telah disita oleh penyidik KPK yang ditemukan pada saat operasi tangkap tangan," kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (27/2).
Ali enggan membenerkan isi percakapan yang dikonfirmasikan tersebut. Ia mengatakan hal itu akan dibuka di persidangan kelak. Ali menuturkan konfirmasi bukti percakapan tersebut sama seperti yang dilakukan penyidik saat memeriksa Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebelumnya.
"Hampir sama dengan pertanyaan terhadap Pak Hasto Kristiyanto yang diperiksa kemarin. Apa percakapannya, siapa mengatakan apa, nanti baru bisa dibuka di persidangan," ujar Ali.
Baca juga: KPK Kembali Periksa Sekjen PDIP Hasto
Pada Rabu (27/2), KPK memeriksa Sekjen PDIP Hasto. Penyidik juga memeriksa Nurhasan yang merupakan seorang petugas keamanan di kantor Hasto di Jalan Sutan Syahrir Nomor 12 A, Menteng, Jakarta Pusat.
Nama Nurhasan mencuat lantaran kabar pengintaian tim KPK di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) Jakarta saat melakukan serangkaian operasi tangkap tangan pada Januari lalu. Nurhasan disebut-sebut mengantar Harun Masiku ke sekitar PTIK.
Dalam kasus itu, KPK menetapkan empat tersangka. Sebagai penerima ialah Wahyu Setiawan selaku komisioner KPU, Agustiani Tio Fridelina selaku orang kepercayaan Wahyu yang juga mantan anggota Badan Pengawas Pemilu.
Adapun sebagai pemberi yang ditetapkan tersangka ialah politikus PDIP Harun Masiku dan Saeful Bahri yang juga pernah menjadi caleg PDIP. Hingga kini, Harun yang berstatus buron belum berhasil dibekuk KPK. (OL-8)
KPK telah menyediakan berbagai saluran bagi masyarakat untuk menyerahkan bukti tambahan, termasuk melalui platform daring (online)
Penyidik KPK mensinyalir nominal uang hasil pemerasan jauh lebih besar dari temuan saat ini.
KPK akan menghadapi kesulitan pembuktian di persidangan jika tetap memaksakan biaya jemaah sebagai delik kerugian negara.
RIBUAN warga Pati berkumpul di Alun-alun Pati melakukan syukuran atas tertangkap Bupati Sudewo oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jumat (23/1).
Mantan Direktur Utama Taspen Antonius Nicholas Stephanus Kosasih kecipratan Rp29,1 miliar, USD125.057, SGD283.002, EUR10.000, THB1.470, JYP128.000, HKD500, KRW1.262.000, dan Rp2,8 juta.
KPK menetapkan empat tersangka atas operasi tangkap tangan (OTT) di Ponorogo. Bupati Ponorogo Suigiri Sancoko (SUG) menyandang status tersangka.
Setyo memastikan Donny akan ditahan untuk dibawa ke persidangan. Upaya paksa itu cuma menunggu urutan dan waktu penanganan perkara.
Alasan Hasto Kristiyanto kembali menjabat sebagai Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) karena tegak lurus dan berdedikasi tinggi kepada Megawati Sukarnoputri selaku ketua umum partai.
KPK kembali mengeklaim memperoleh informasi terbaru soal keberadaan Harun Masiku.
KPK memastikan bahwa paspor milik buronan Harun Masiku telah dicabut. Langkah ini diambil untuk mencegah mantan calon anggota legislatif dari PDIP itu melarikan diri ke luar negeri.
Budi juga meminta masyarakat memberikan informasi kepada KPK jika mengetahui keberadaan Harun. Semua informasi dipastikan ditindaklanjuti.
Konsistensi Kepala Negara dalam penanganan kasus korupsi dinilai tidak sejalan dengan langkah KPK yang berupaya menindak tanpa pandang bulu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved