Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan pencarian terhadap mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi yang hingga kini masih buron.
Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri memyampaikan tim penyidik kembali mencari Nurhadi di Jakarta setelah pencarian di sejumlah tempat di Jawa Timur belum membuahkan hasil.
"Kami menindaklanjuti informasi keberadannya ada di Jakarta sehingga malam ini penyidik sedang bergerak ke lapangan melakukan penggeledahan di suatu tempat. Penggeledahan ini dalam rangka pencarian para DPO," kata Ali Fikri di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (27/2).
Ali enggan membeberkan lokasi pencarian demi alasan kerahasiaan. Yang jelas, imbuhnya, pencarian di Jakarta tersebut menindaklanjuti informasi yang didapat tim penyidik.
"Malam ini (pencarian) masih berlangsung namun sejauh ini belum terkonfirmasi apakah upaya ini berhasil atau tidak. Sekali lagi perlu kami tegaskan ini komitmen KPK untuk terus mennerus mencari para DPO," imbuh Ali.
Hari ini atau Kamis (27/2), KPK juga melakukan penggeledahan di rumah keluarga Nurhadi di Surabaya. Menurut Ali, lokasi yang digeledah ialah rumah kerabat sang istri Tin Zuraida. Namun, hasilnya masih nihil.
"(Penggeledahan) masih di tempat saudara atau kerabat dari istri tersangka. Hasilnya ternyata para DPO yang dicari tidak ada sehingga akan bergerak ke wilayah Jakarta," tukas Ali.
Tim KPK sebelumnya juga telah menggeledah beberapa lokasi di Jawa Timur yakni kediaman mertua Nurhadi di Tulungagung serta rumah adik iparnya dan kantor pengacara Rahmat Santoso & Partner di Surabaya. Kantor pengacara itu diketahui milik adik Tin Zuraida. Sebelumnya KPK juga sempat mencari Nurhadi di Jakarta.
Dalam kasus dugaan suap perkara di MA itu, Nurhadi ditetapkan tersangka bersama menantunya Rezky Herbiono dan Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT) Hiendra Soenjoto. Ketiganya ditetapkan DPO sejak 13 Februari lalu. (Dhk/OL-09)
Wamendagri Bima Arya menyebut 500 kepala daerah terjerat korupsi sejak 2005 dan mendorong evaluasi pilkada serta digitalisasi untuk menekan praktik korupsi.
KPK menyita Rp5 miliar dari penggeledahan di Ciputat terkait kasus suap dan gratifikasi impor barang KW di Ditjen Bea Cukai Kemenkeu.
KPK akan memanggil satu saksi persidangan kasus dugaan pemerasan penerbitan sertifikat K3, oleh mantan Menaker Immanuel Ebenezer Noel termasuk mengonfirmasi dugaan aliran dana ke Ida Fauziyah
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami laporan masyarakat terkait dugaan gratifikasi dalam penanganan perkara tenaga kerja asing asal Singapura berinisial TCL yang dinilai janggal.
KPK mendalami jabatan Mulyono sebagai komisaris di 12 perusahaan terkait kasus suap restitusi pajak dan dugaan benturan kepentingan.
Bupati Pati nonaktif Sudewo bersama keluarganya diduga melakukan intervensi terhadap proses rekrutmen perangkat desa
Mahkamah Agung (MA) menjatuhkan sanksi disiplin kepada ratusan hakim dan aparatur peradilan sepanjang 2025
MA akan memberhentikan sementara hakim dan aparatur PN Depok yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
MAHKAMAH Agung (MA) akan mengevaluasi sistem pengawasan hakim agar berjalan lebih efektif dan menegaskan tidak mentoleransi praktik korupsi di lingkungan peradilan.
Pakar menyoroti praktik penganggaran MA dan Mahkamah Konstitusi MK yang hingga kini masih harus melalui proses negosiasi dan penelaahan substansi oleh Kementerian Keuangan.
Setyawan menegaskan KY tidak mempersoalkan secara prinsip usulan perpanjangan usia pensiun tersebut.
Rapat finalisasi ini menjadi langkah nyata bagi kedua lembaga untuk memastikan administrasi peradilan di Indonesia semakin modern, akuntabel, dan terpercaya.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved