KPU Siap Hadapi Gugatan Sengketa Pilkada

Berita acara tersebut memuat pernyataan memenuhi syarat atau tidaknya berkas yang dikumpulkan oleh bakal paslon, dengan kesimpulan ditolak atau diterima oleh KPU.

“Sehingga kita harapkan ini bisa digunakan untuk mereka mengajukan keberatan atau sengketa ke Bawaslu,” kata Komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik, Kamis (27/2) di Gedung KPU, Jakarta.

Evi mengatakan, KPU dalam kaitan ini harus mempersiapkan diri untuk menghadapi sengketa atau keberatan yang disampaikan oleh bakal paslon tersebut, KPU akan menghadapinya dengan seluruh dokumen dan administrasi yang sudah disiapkan.

Evi menegaskan bahwa semua bakal paslon yang menyerahkan berkas syarat jumlah dukungan, apapun hasilnya akan diberikan berita acara.

“KPU Provinsi atau kabupaten kota menolak status daripada hasil pemeriksaan dan pengecekan terhadap jumlah dukungan dan sebaran maka kemudian diberikan berita acara yang didalamnya akan memuat apakah syarat dukungan dan sebaran itu memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat, dengan mengakhiri kesimpulan diterima atau ditolak,” tuturnya.

Diketahui data terakhir jumlah akun bakal pasangan calon perseorangan bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota di dalam Sistem Informasi Pencalonan (Silon) Pemilihan 2020 adalah sebanyak 350 akun, dengan status sebanyak 147 diterima, sebanyak 54 ditolak, dan 149 batal menyerahkan.

Jumlah tersebut adalah hasil penghitungan terhadap jumlah dukungan pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan, persebaran dukungan yang tercantum dalam formulir Model B.2-KWK Perseorangan, dan pengecekan kesesuaian jumlah dukungan dan persebarannya yang tercantum dalam formulir Model B.2-KWK.

Setelah itu KPU menuangkan hasil pengecekan jumlah dukungan dan sebaran itu ke dalam formulir Model BA.1-KWK Perseorangan, yang menyatakan status penyerahan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan diterima atau ditolak. (Dmr/OL-09)