Netralitas ASN Paling Rawan

BADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menyebut netralitas aparatur sipil negara (ASN) mencatakan indeks ter-tinggi kerawanan pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.

Dari 270 daerah, terdapat 167 kabupaten/kota yang berpotensi timbul ketidak-netralan ASN. Daerah tersebut memiliki kepala daerah yang mencalonkan diri kembali (petahana) .

Ketua Bawaslu Abhan menjelaskan kasus rawan ialah kasus yang signifikan terjadi pada Pemilu 2019 dan berpotensi terjadi kembali pada Pilkada 2020. Contohnya, ketidaknetralan ASN.

Abhan menyampaikan petahana bisa menyalahgunakan wewenang dengan menggerakkan ASN untuk pemenangannya. Sebagai antisipasi, Bawaslu membuat surat keputusan bersama Kementerian Negeri.

Sanksi tegas akan dijatuhkan kepada calon kepala dae-rah yang merupakan petahana jika memutasi pejabat dalam jangka waktu mulai dari enam bulan sebelum waktu pencalonan, yakni 8 Januari 2020.

"Sanksinya bisa didiskualifikasi pasangan calon kepala daerah yang melakukannya," tutur Abhan.

Komisioner Bawaslu Rahmat Bagja menuturkan selain persoalan netralitas ASN, Bawaslu juga melihat adanya kerawanan politik transaksional pasangan calon yang harus diantisipasi. Kemudian, penggunaan media sosial dalam penyebaran informasi tidak benar (hoaks) untuk menjatuhkan lawan kontestasi, serta  ujaran kebencian.

Dilihat dari sisi daerah, Kabupaten Manokwari, Papua Barat tercatat sebagai daerah dengan indeks kerawanan tertinggi. Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin menjelaskan hal itu dipetakan dengan mengukur dimensi konteks sosial politik, seperti relasi kuasa di tingkat lokal, otoritas penyelenggara pemilu, penyelenggara negara, dan situasi keamanan.

"Dimensi sosial politik Manokwari nomor satu dengan indikator-indikator di dalamnya, seperti tidak netralnya ASN, pemberian uang atau barang, dan lainnya," tuturnya.

Sumber: Bawaslu

Ia menambahkan di bawah Manokwari ada 4 daerah lain dengan skor indeks kerawanan tertinggi (lihat grafik), yaitu Kabupaten Mamuju (Provinsi Sulawesi Barat), Kota Makassar (Sulawesi Selatan), Kabupaten Lombok Tengah (Nusa Tenggara Barat), dan Kabupaten Kota Waringin Timur (Kalimantan Tengah).

Wani piro

Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengingatkan pilihan partai, kepala daerah, dan calon presiden yang berbeda seharusnya tidak memecah belah warga. Proses pemilu pun kerap kali dicederai dengan ujaran kebencian antarpendukung calon, hoaks, atau informasi tidak benar di antara para calon yang berkontestasi, serta adanya politik uang.

"Atau bahasa anak muda sekarang NPWP, nomor piro wani piro (nomor berapa, dibayar berapa)," kelakar Ma'ruf.

Karena tidak mampu bersaing secara sehat, imbuh Wapres, pihak calon kepala daerah juga sering menjadikan isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) untuk memenangi kontestasi pemilihan kepala daerah.

Potensi-potensi kerawanan tersebut terekam dalam IKP.Ma'ruf menilai indeks itu salah satu instrumen penting untuk menjamin suksesnya penyelenggaraan pemilu.

"Indeks ini diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mengukur potensi kerawanan pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 bagi Bawaslu maupun pihak lain yang berkepentingan," ujar Wapres.

Dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu, Bawaslu berharap partai politik memberikan pendidikan politik sekaligus membuka akses warga dalam pencalonan. (Dmr/P-2)