Headline
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menerima kunjungan dari Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohamad Sohibul Iman di Kantor DPP Partai Golkar (25/2). Usai pertemuan tertutup, Airlangga mengatakan kedua partai sepakat untuk mendukung Omnibus Law RUU Cipta Kerja.
"Terkait dengan RUU Cipta kerja dan RUU Perpajakan, ada kesepakatan bahwa kita akan mendorong transformasi struktural perekonomian," terang Airlangga.
Ia juga menambahkan transformasi struktural yang disepakati berlandaskan pada konstitusi serta kesejahteraan dan keadilan sosial.
"Tentunya berlandaskan kepada tujuan untuk mereform (reformasi) perekonomian untuk kesejahteraan rakyat, mengutamakan usaha-usaha kecil, dan menengah. Dan juga tentunya berasaskan dalam koridor-koridor konstitusi dan dalam koridor-koridor kesejahteraan, dan keadilan sosial," tambahnya.
Senada dengan Airlangga, Sohibul Iman mengungkap PKS sepakat dengan Partai Golkar terkait tujuan tranformasi struktural dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja dan RUU Perpajakan.
"Jadi saya kira keinginan untuk melakukan transformasi struktural dalam perekonomian Indonesia ini satu frekuensi lah kami. Kemudian ini akan diterjemahkan dalam omnibus Law," jelas Sohibul.
Sama halnya Airlangga, Sohibul juga memberi beberapa koridor yakni konstitusi, keadilan, dan otonomi daerah.
"Kita juga tetap ingin menjaga koridor otonomi daerah. Karena ini bagaimanapun merupakan aspirasi era reformasi. Tentu ini harus kita jaga. Kita ingin menguatkan justru otonomi daerah ini ke depan semakin baik lagi," pungkas Sohibul.(OL-4)
Pengamat ESA Unggul Jamiluddin Ritonga kritik usulan koalisi permanen Golkar untuk Prabowo, dinilai berisiko lemahkan DPR dan checks and balances.
Alih-alih memperkuat efektivitas kerja parlemen, skema tersebut justru bisa memicu konflik internal.
KETUA Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengungkapkan, Adies Kadir bukan lagi merupakan anggota maupun pengurus partai.
Dia memastikan Adies tidak lagi terikat dengan Golkar, bahkan sebelum ia dipilih menjadi Hakim MK. "Sebelum ditetapkan. Ya beberapa hari lalu lah, suratnya nanti saya cek.
Castro mengungkap adanya indikasi desain besar untuk melumpuhkan independensi MK dalam menetapkan Adies Kadir.
Sekjen Partai Golkar Muhammad Sarmuji mengatakan Adies Kadir yang kini menjadi calon Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengundurkan diri dari Partai Golkar.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani menilai usulan kenaikan parliamentary threshold atau ambang batas parlemen menjadi 7% terlalu tinggi dan berpotensi memberatkan partai politik.
Pilkada tak langsung bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
PKS meraih penghargaan terbaik Indeks Integritas Partai Politik (IIPP) 2025 dari Kemenko Polkam dan BRIN dalam Rakor Evaluasi di Bali.
Pendaftaran calon pengganti anggota dewan komisioner (ADK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi dibuka, Rabu (11/2).
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved