Indeks Kerawanan Manokwari Tertinggi Saat Pilkada

BADAN Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI meluncurkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020. Berdasarkan hasil penelitian, rata-rata penyelenggaraan pilkada di kabupaten/kota berada dalam kategori rawan sedang.

Adapun penyelenggaraan pilkada provinsi masuk dalam kategori rawan tinggi. Pada pemetaan potensi kerawanan, Kabupaten Manokwari di Papua Barat menjadi daerah dengan skor dan level kerawanan pilkada tertinggi, yakni 80,89.

Kabupaten lain dengan skor kerawanan tertinggi yaitu Kabupaten Mamuju di Sulawesi Barat (80,89), Kota Makassar di Sulawesi Selatan (78,01), Kabupaten Lombok Tengah di Nusa Tenggara Barat (74,94), Kabupaten Kotawaringin Timur di Kalimantan Tengah (72,48), Kabupaten Sula di Maluku Utara (71,45), Kota Sungai Penuh di Jambi (70,63), Kabupaten Minahasa Utara di Sulawesi Utara (70,62), Kabupaten Pasangkayu di Sulawesi Barat (70,20) dan Kota Tomohon di Sulawesi Utara (66,89).

Baca juga: Resmi, Masa Kampanye Pilkada 2020 Diperpendek Jadi 71 Hari

Ketua Bawaslu RI, Abhan, mengatakan dari semua dimensi pengukuran, potensi kerawanan di Kbupaten Manokwari cukup tinggi. Menyoroti dimensi sosial politik, aparatur sipil negara (ASN) dinilai tidak netral, kemudian ada praktik pemberian uang dalam dimensi penyelenggara pemilu. Pun, pencalonan juga dinilai rawan.

"Pihak kepolisian diharapkan dapat mengintervensi IKP. Misalnya, menerjunkan personel untuk mengamankan," tutur Abhan dalam peluncuran IKP Pilkada Serentak 2020 di Jakarta, Selasa (25/2).

Turut hadir dalam acara itu, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, perwakilan Komisi Pemilihan Umum, pimpinan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dan anggota Bawaslu di daerah.

Dari hasil Indeks Kerawanan Pemilu (IKP), dimensi kerawanan pada tingkat kabupaten/kota memiliki skor rata-rata 51,65, yang masuk dalam kategori rawan sedang. Sedangkan pada pemilihan gubernur, sembilan provinsi yang menyelenggarakan pemilihan memiliki skor rata-rata skor 73,8, yang masuk dalam kategori tinggi. Artinya, hampir seluruh indikator berpotensi terjadi kerawanan.

Baca juga: Tak Mudah, Separuh Wilayah RI Pilkada Serentak pada 2020

Angka tersebut diambil dari pengukuran atas empat dimensi dan 15 subdimensi yang mencerminkan kerawanan penyelenggaraan pilkada. Terdapat empat dimensi yang diukur dalam IKP Pilkada 2020. Pertama, dimensi konteksi sosial dan politik dengan subdimensi keamanan lingkungan, otoritas penyelenggara pemilu, otoritas penyelenggara negara, dan relasi kuasa di tingkat lokal. Kedua, dimensi pemilu yang bebas dan adil dengan subdimensi hak pilih, pelaksanaan kampanye, pelaksanaan pemungutan suara, ajudikasi keberatan pemilu, dan pengawasan pemilu.

Adapun ketiga, dimensi kontestasi dengan subdimensi hak politik, proses pencalonan, dan kampanye calon. Keempat, dimensi partisipasi dengan subdimensi partisipasi pemilih, partisipasi partai politik, dan partisipasi publik.

Komisioner Bawaslu Rahmat Bagja menuturkan IKP sudah dilakukan sejak 2015 saat pilkada serentak pertama kali. Dia menyampaikan IKP dapat menjadi acuan memetakan potensi daerah berpotensi rawan selama penyelnggaraan pilkada. Dia mengakui ada kelemahan dalam IKP, yaitu kejadian konflik. Misalnya, kerusuhan terkait sengketa pemilu dengan ekskalasi kecil atau besar, dihitung sama. Sehingga, tidak bisa menggambarkan seluruh kejadian.

"IKP bisa dijadikan pencegahan dan alarm bagi Bawaslu di daerah, agar mengoordinasikan dengan berbagai pihak. Untuk menghadapi kendala potensi masalah yang muncul saat pilkada," tutur Bagja.(OL-11)