Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) memasukkan tiga tersangka kasus suap dan gratifikasi terkait perkara di MA pada 2011-2016 ke daftar pencarian orang (DPO).
Tiga tersangka yang kini menjadi buron komisi antirasuah tersebut ialah mantan Sekretaris MA Nurhadi atau Nhd, Riezky Herbiono (RHE, menantu Nhd), dan Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal Hiendra Soenjoto (HS).
"Dalam proses DPO ini, KPK mengirimkan surat kepada Polri pada 11 Februari 2020 untuk meminta bantuan pencarian dan penangkapan terhadap para tersangka," kata Plt juru bicara KPK, Ali Fikri, di Gedung KPK, Jakarta, kemarin.
KPK juga membuka akses informasi dari masyarakat yang mengetahui keberadaan para tersangka melalui call center 198 atau nomor telepon 021-25578300.
Ali Fikri melanjutkan KPK terus memproses perkara ini dan menindak tegas terhadap semua pihak yang tidak kooperatif atau menghalang-halangi proses hukum.
"Nurhadi dipanggil pada 3 Januari dan 27 Januari 2020, Riezky pada 9 dan 27 Januari 2020, dan Hiendra pada 9 dan 27 Januari 2020. Ketiganya tidak memenuhi panggilan tersebut," lanjut Ali.
Ali merujuk ketentuan Pasal 112 ayat (2) KUHAP, yaitu orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik.
Apabila yang bersangkutan tidak datang, penyidik memanggil sekali lagi dengan perintah kepada petugas untuk membawanya.
Penyidikan perkara ini telah dilakukan sejak 6 Desember 2019. Untuk kepentingan penyidikan, para tersangka juga sudah dicegah ke luar negeri sejak 12 Desember 2019.
Dalam penilaian Direktur Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada, Oce Madril, KPK harus memprioritaskan penanganan kasus korupsi Nurhadi.
"Kasus ini sudah berlarut-larut dan tertunda lama. Nurhadi pernah kalah praperadilan sehingga KPK harus segera menyidangkannya. Saya setuju KPK menjemput paksa Nurhadi," tandas Oce. (Ind/Dhk/Pol/X-3)
Pemerintah Singapura memutuskan untuk menolak permohonan penangguhan buronan kasus dugaan korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el), Paulus Tannos.
PEMERINTAH didorong untuk menggencarkan diplomasi ke Singapura perihal pentingnya buronan Paulus Tannos kembali ke Indonesia.
PENGAMAT hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar mengatakan pemerintah Indonesia harus menyiapkan bukti kuat untuk melawan Paulus Tannos.
POLISI mengungkap bahwa salah satu tersangka kasus asusila dan pornografi anak di grup Facebook "Fantasi Sedarah", berinisial MJ, merupakan buronan kasus pencabulan anak di Bengkulu
KPK mengungkap pertemuan mantan narapidana kasus rasuah hak tagih Bank Bali Djoko Soegiarto Tjandra atau Djoko Tjandra dengan buronan Harun Masiku di Kuala Lumpur, Malaysia.
KPK melakukan profiling ekonomi buronan Harun Masiku. Secara pemantauan, eks Caleg PDIP itu tidak mampu memberikan suap dalam proses pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR.
Budi mengatakan, lahan sawit itu masih beroperasi selama enam bulan pascadisita KPK. Total, Rp3 miliar keuntungan didapat dari kegiatan sawit di sana, dan kini disita penydiik.
Dua saksi itu yakni Notaris dan PPAT Musa Daulae, dan pengelola kebun sawit Maskur Halomoan Daulay.
KPKĀ membantah tudingan telah melanggar hak asasi manusia (HAM) dalam penangkapan mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Nurhadi.
Dito Mahendra, hingga kini, belum diperiksa KPK usai rumahnya digeledah sampai menjadi terdakwa kasus kepemilikan senjata ilegal.
KPK menjadwalkan pemeriksaan advokat Lucas terkait pencucian uang yang menjerat sekretaris MA Nurhadi.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan pencucian uang yang menjerat mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved