Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMULANGAN kombatan eks Islamic State (IS) merupakan sebuah kesesatan berpikir. Pasalnya, keputusan 600 orang yang berangkat ke Suriah menjadi bagian dari kelompok yang dicap teroris serta membakar paspor itu cukup menunjukan mereka sudah keluar dari status WNI sehingga tidak perlu diberi ruang lagi di Bumi Pertiwi.
"Apakah ini 600 itu bagian yang terpropaganda IS atau pemulangannya bagian dari propaganda IS. Secara personal, secara pribadi, saya melihat berpikir untuk mengembalikan 600 ini saja sebuah kesesatan berpikir," kata Anggota Komisi I DPR RI Fraksi NasDem Willy Aditya pada diskusi Crosscheck Medcom.id bertajuk Menimbang Kombatan ISIS Pulang di Upnormal, Jakarta, Minggu (9/2).
Pada kesempatan itu juga hadir Pengamat Terorisme UI Ridlwan Habib, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin dan Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik
Willy mengatakan terorisme telah banyak menelan korban dan mengoyak hati masyarakat Indonesia. Maka, wacana pemulangan eks kombatan IS tidak boleh dilanjutkan supaya tidak menjadi bencana kemanusiaan di kemudian hari.
Baca juga: Rencana Memulangkan WNI Eks IS adalah Kesesatan
"Wacana ini sesat pikir mengapa? Kita tidak bisa melihatnya dalam proses yang sepenggal-sepenggal. Saya dengan Taufan (Ketua Komnas HAM) bersama-sama berjuang untuk kemanusiaan dan terorisme itu adalah sebuah kejahatan kemanusiaan itu yang harus kita ingat," paparnya.
Selain 600 eks kombatan IS yang mengaku berasal dari Indonesia itu telah melabeli mereka sebagai bagian dari kelompok terorisme, kata dia, mereka juga sukarela membakar status sebagai WNI dengan membakar paspor.
Dua hal tersebut sudah cukup untuk meniadakan perhatian seluruh rakyat juga pemerintah Indonesia terhadap nasib mereka.
"Ditambah lagi Presiden Jokowi sudah ngomong gitu (menolak mereka pulang) maka kurang kode keras apa lagi," tegasnya.
Dalam hal ini, ia juga mengajak masyarakat supaya tidak terjebak dengan isu kemanusiaan. Kelompok terorisme kerap menggaungkan isu itu untuk memperkuat jejaring kelompoknya di banyak negara.
"Kemanusiaan hanya sebagai cover story. Dalam proses ini kemanusiaan kemanusiaan sebagai entry poin sebagai cover story, tapi ini sebelumnya apa, kita harus dengan gampang mencari fakta bahwa mereka sangat tidak manusiawi," pungkasnya. (OL-1)
Pengurus DPC yang dilantik merupakan representasi dari desa dan kelurahan di kecamatan.
ANGGOTA DPR RI Fraksi Partai NasDem Willy Aditya, menegaskan bahwa literasi dan kemampuan berpikir kritis merupakan fondasi utama dalam membangun ekosistem demokrasi yang sehat.
ANGGOTA Komisi VI DPR dari Fraksi Partai NasDem Asep Wahyuwijaya menilai, peringatan keras Presiden Prabowo atas kondisi tata kelola dan usaha BUMN ke belakang sebagai refleksi kegusaran.
MENJELANG Ramadan, kegelisahan sering muncul tanpa sebab yang jelas. Ada rindu yang tertahan, ada takut yang samar, dan ada rasa bersalah yang lama bersembunyi di dasar hati.
Posisi Indonesia dalam BOP seharusnya tidak sekadar administratif, melainkan menjadi instrumen penekan bagi pihak-pihak yang mencederai kesepakatan damai.
Ketiadaan kursi legislatif berdampak pada minimnya sumber daya politik dan operasional partai, termasuk tidak adanya kantor untuk menjalankan aktivitas organisasi.
Untuk dua minggu ke depan, tercatat 257 WNI yang telah membeli tiket penerbangan ke Indonesia.
Saat ini, fasilitas kesehatan maupun SDM kesehatan di Indonesia sudah sangat baik dan tidak kalah dengan rumah sakit di Malaysia maupun Singapura.
WNI yang memerlukan dokumen perjalanan sementara dan telah memperoleh fasilitasi keringanan denda keimigrasian juga disebut membeli tiket kepulangan secara mandiri.
WNI yang terbukti dengan kesadaran penuh terlibat dalam praktik penipuan daring tetap harus diproses secara hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
ISU viral mengenai seorang Warga Negara Indonesia (WNI) yang diketahui bergabung menjadi tentara aktif Amerika Serikat memunculkan pertanyaan serius soal hukum kewarganegaraan.
Pernyataan itu juga menyampaikan bahwa KJRI Jeddah turut memfasilitasi pemulangan satu WNI dengan kondisi lumpuh akibat sakit ke Indonesia.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved