Headline
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
PEMULANGAN kombatan eks Islamic State (IS) merupakan sebuah kesesatan berpikir. Pasalnya, keputusan 600 orang yang berangkat ke Suriah menjadi bagian dari kelompok yang dicap teroris serta membakar paspor itu cukup menunjukan mereka sudah keluar dari status WNI sehingga tidak perlu diberi ruang lagi di Bumi Pertiwi.
"Apakah ini 600 itu bagian yang terpropaganda IS atau pemulangannya bagian dari propaganda IS. Secara personal, secara pribadi, saya melihat berpikir untuk mengembalikan 600 ini saja sebuah kesesatan berpikir," kata Anggota Komisi I DPR RI Fraksi NasDem Willy Aditya pada diskusi Crosscheck Medcom.id bertajuk Menimbang Kombatan ISIS Pulang di Upnormal, Jakarta, Minggu (9/2).
Pada kesempatan itu juga hadir Pengamat Terorisme UI Ridlwan Habib, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin dan Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik
Willy mengatakan terorisme telah banyak menelan korban dan mengoyak hati masyarakat Indonesia. Maka, wacana pemulangan eks kombatan IS tidak boleh dilanjutkan supaya tidak menjadi bencana kemanusiaan di kemudian hari.
Baca juga: Rencana Memulangkan WNI Eks IS adalah Kesesatan
"Wacana ini sesat pikir mengapa? Kita tidak bisa melihatnya dalam proses yang sepenggal-sepenggal. Saya dengan Taufan (Ketua Komnas HAM) bersama-sama berjuang untuk kemanusiaan dan terorisme itu adalah sebuah kejahatan kemanusiaan itu yang harus kita ingat," paparnya.
Selain 600 eks kombatan IS yang mengaku berasal dari Indonesia itu telah melabeli mereka sebagai bagian dari kelompok terorisme, kata dia, mereka juga sukarela membakar status sebagai WNI dengan membakar paspor.
Dua hal tersebut sudah cukup untuk meniadakan perhatian seluruh rakyat juga pemerintah Indonesia terhadap nasib mereka.
"Ditambah lagi Presiden Jokowi sudah ngomong gitu (menolak mereka pulang) maka kurang kode keras apa lagi," tegasnya.
Dalam hal ini, ia juga mengajak masyarakat supaya tidak terjebak dengan isu kemanusiaan. Kelompok terorisme kerap menggaungkan isu itu untuk memperkuat jejaring kelompoknya di banyak negara.
"Kemanusiaan hanya sebagai cover story. Dalam proses ini kemanusiaan kemanusiaan sebagai entry poin sebagai cover story, tapi ini sebelumnya apa, kita harus dengan gampang mencari fakta bahwa mereka sangat tidak manusiawi," pungkasnya. (OL-1)
ANGGOTA Komisi IX DPR RI, Irma Suryani, prihatin terhadap kasus balita asal Sukabumi, Jawa Barat, yang meninggal dunia dalam kondisi tubuhnya dipenuhi cacing.
ANGGOTA Komisi IV DPR RI, Ananda Tohpati, meminta Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk segera mengatasi kenaikan harga beras agar tidak menyusahkan masyarakat.
Upacara militer sebagai penghormatan terakhir kepada Alm. Mayjen (Purn) I Gusti Kompang (IGK) Manila di Rumah Duka Sentosa, RSPAD Gatot Subroto, Jakarta.
Partai NasDem DPR RI menyatakan dukungan terhadap arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan kedaulatan pangan, energi, dan ekonomi sebagai prioritas utama
Bendahara Umum Partai NasDem itu mengatakan memberantas beking tambang ilegal tersebut hal mudah. Aparat penegak hukum (APH) bisa langsung menangkap.
Helmy Yahya menyebut IGK Manila bukan sekadar figur publik, melainkan pribadi yang dianggapnya sebagai orangtua sendiri.
SEORANG Warga Negara Indonesia (WNI) berinsial ATB, 33, tewas diduga tertembak wilayah Fatumea, Distrik Kobalima (Suai), Timor Leste pada Minggu (17/8).
KPK) mengungkapkan buronan kasus dugaan korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el), Paulus Tannos alias Thian Po Tjhin, mempunyai paspor Guinea-Bissau.
KEDUTAAN Besar Republik Indonesia (KBRI) di Bangkok, Thailand, mengimbau WNI menghubungi hotline Konsuler KBRI Bangkok jika ada yang terdampak konflik Thailand-Kamboja.
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa mantan prajurit Marinir TNI AL, Satria Arta Kumbara, telah kehilangan status sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) secara otomatis.
Pemerintah untuk berhati-hati dalam memutuskan permohonan kewarganegaraan kembali dari Satria Kumbara, eks Marinir TNI AL yang menjadi tentara relawan Rusia.
PRESIDEN Presiden Prabowo Subianto menanggapi kabar yang menyebut Amerika Serikat (AS) bisa mengelola data pribadi warga negara Indonesia (WNI).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved