KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menindaklanjuti penghitungan potensi kerugian negara PT Asabri oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dalam waktu dekat, perwakilan kedua instansi akan bertemu membahas hal ini.
"Siang ini mereka (BPK) akan bahas internal. Besok kamis akan koordinasi dengan KPK," kata Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, saat dikonfirmasi, Rabu (15/1).
Baca juga: Wapres : KPK dan Dewan Pengawas Buat Aturan Teknis Bersama
Ghufron menjelaskan, BPK tengah mematangkan temuan kerugian di tubuh BUMN itu. Hal ini dibahas dalam rapat internal BPK.
"Rencana (audit) akan di sampaikan pada kamis besok. Kami sudah berkoordinasi secara intens untuk menangani perkara ini," kata Ghufron.
Terpisah, anggota BPK, Harry Azhar, mengamini pernyataan Ghufron. Saat ini, pihaknya tengah menaksir kerugian PT Asabri (Persero). Hitungan sementara, kerugian mencapai lebih dari Rp10 triliun.
"Baru perkiraan, BPK sedang mengumpulkan data dan informasi di perkirakan potentsi kerugian Rp10-16 triliun," kata saat dihubungi.
Pihaknya masih mengumpulkan data menyangkut potensi kerugian negara di BUMN itu. Setelah data terkumpul, BPK akan menyerahkan data itu ke pihak yang berwenang. "Akan diserahkan ke KPK," kata dia.
Temuan baru terkait kasus korupsi di PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia alias Asabri (Persero), diungkap Mahfud MD.
"Ya, saya mendengar ada isu korupsi di Asabri yang mungkin itu tidak kalah fantastisnya dengan kasus Jiwasraya, di atas Rp10 triliun," kata Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD di Jakarta, Jumat (10/1).
Dia mengatakan sudah mengkonfirmasi dugaan itu pada pejabat terkait. Mahfud ingin mendorong penegak hukum agar menindaklanjuti temuan itu.
"Jangan didiamkan. Mari kita giring ke proses hukum, dan supaya diungkap ya," kata dia.
Menurut Mahfud, niatannya selaras keinginan Presiden Joko Widodo, supaya penegak hukum fokus menuntaskan kasus korupsi kelas kakap. Dia akan melaporkan hal ini pada Komisi Pemberantasan Korupsi atau Kejaksaan Agung.
Mahfud lebih lanjut menjelaskan tugas pokok dan fungsi PT Asabri. Menurut dia, perusahaan plat merah itu punya tugas melayani pembayaran pensiunan militer, baik dari TNI maupun Polri dan pensiunan Kementerian Pertahanan.
Baca juga: Jokowi Minta Pengusaha Muda Lokal Diberi Porsi Besar Proyek BUMN
Menurut Mahfud, jika dugaan korupsi terbukti, maka hal ini merupakan kejahatan yang sangat memalukan. Sebab pensiunan prajurti sampai disunat masuk ke kantong pribadi koruptor.
"Prajurit, tentara yang bekerja mati-matian, meninggalkan tempat lama-lama, sesudah masa pensiun disengsarakan. Itu kan haknya prajurit," kata Mahfud. (Medcom.id/OL-6)
